Golkar Bahas Kursi Menteri Usai Putusan Sengketa Pilpres di MK
Golkar Bahas Kursi Menteri Usai Putusan Sengketa Pilpres di MK. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, belum ada pembicaraan terkait pembagian kursi menteri antara Ketum dan jajaran DPP.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku segera membahas jatah kursi menteri. Namun, hal itu baru akan dilakukan setelah ada putusan resmi soal hasil Pilpres dari Mahkamah Konstitusi (MK).
"Belum, itu sesudah nanti habis putusan MK," di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, belum ada pembicaraan terkait pembagian kursi menteri antara Ketum dan jajaran DPP. Namun dia yakin secara bilateral Airlangga sudah memberikan masukan-masukan ke Jokowi soal susunan.
"Saya enggak tahu persis, tetapi kemungkinan secara bilateral sudah dibicarakan, tentunya presiden minta masukan. Tetapi tentunya final setelah para ketum koalisi ini bergabung dan mengundang," ujar Lodewijk.
Tambahnya, saat ini sudah ada beberapa usulan menteri dari Dewan Pakar Partai Golkar. Namun secara resmi Airlangga belum melakukan pembahasan khusus soal jatah kursi menteri.
"Kami belum tahu alokasi untuk kami berapa, pos kementerian apa diberikan. Apakah kursi tersebut terkait kompetensi yang kami miliki dan siapa orangnya. Sampai saat ini kami masih menunggu," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menilai, wajar jika kursi menteri untuk partainya ditambah menjadi lima dari dua untuk saat ini. Sebab, Partai Golkar menjadi partai dengan kursi kedua terbanyak di DPR.
"Saya kira wajar kami minta empat atau lima kursi, tak perlu 10 kursi seperti PKB," ujar Agung di kantor DPP Golkar, Jakarta Selatan, Senin (27/5/2019).
Agung membeberkan, lima nama kandidat menteri tersebut. Dua di antaranya masih berada di kabinet Presiden Joko Widodo, yakni Airlangga Hartarto dan Agus Gumiwang Kartasasmita.
Sedangkan tiga nama lainnya adalah Ilham Habibie, Ganjar Razuni, dan Ponco Sutowo. Ketiganya berasal dari unsur Dewan Pakar Golkar.
(mdk/eko)