Golkar buka kemungkinan keluar dari pansus hak angket KPK di DPR
Golkar buka kemungkinan keluar dari pansus hak angket KPK di DPR. Usulan untuk segera mengakhiri tugas dan menyusun kesimpulan ini bertujuan agar tidak membuat kebingungan publik serta tidak menjadi bahan politisasi pihak tertentu.
Partai Golkar disebut akan mengevaluasi posisi mereka di keanggotaan Pansus Hak Angket KPK di DPR. Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan partainya akan menggelar rapat pleno untuk membahas sejumlah kebijakan strategis termasuk soal wacana mundur dari Pansus Angket KPK pada awal Januari 2018.
Akan tetapi, menurutnya, Golkar hanya mendorong agar Pansus Angket segera menyelesaikan tugasnya dan menyusun kesimpulan.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.
-
Bagaimana Golkar memandang peluang Anies maju di Pilkada DKI? "Jadi, karena itu bagi kami prinsipnya siapapun ya punya hak untuk menjadi calon kepala daerah, tapi tentu dukungan partai politik ini menjadi sangat penting karena itu menjadi prasyarat yang harus dipastikan bahwa seseorang bisa mencalonkan diri karena ada dukungan dari partai politik," imbuh Ace.
"Sebagai pengurus partai sebagai Ketua Harian saya akan menyampaikan pandangan saya bahwa sudah waktunya hak angket ini diakhiri. Artinya harus ada segera mengambil kesimpulan," kata Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (22/12).
Usulan untuk segera mengakhiri tugas dan menyusun kesimpulan ini bertujuan agar tidak membuat kebingungan publik serta tidak menjadi bahan politisasi pihak tertentu.
"Bukan memperlama tetapi segera mengambil keputusan sehingga ada kejelasan tentang kerja hak angket sehingga tidak menimbulkan kebingungan rakyat," ujarnya.
Nurdin menambahkan, Golkar tidak ingin kesimpulan yang diambil Pansus Hak Angket justru melemahkan lembaga KPK. Upaya untuk memperkuat KPK itu telah menjadi penyataan sikap politik Partai Golkar saat penutupan Munaslub.
"Oleh karena itu Partai Golkar semakin mendorong peran KPK dalam pemberantasan korupsi," tegas Nurdin.
Namun, jika akhirnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan hasil rapat pleno memutuskan untuk menarik diri dari Pansus, maka wajib hukumnya fraksi Golkar mematuhinya.
"Fraksi tidak boleh menolak apa kebijakan partai. Fraksi harus taat dan paruh terhadap kebijakan partai yang sudah menjadi tugas-tugas fraksi di DPR," tukasnya.
Diketahui, Fraksi Partai Golkar akan mengevaluasi keberadaannya di Pansus Angket KPK. Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan hasil evaluasi akan mengarah pada dua opsi.
Opsi pertama yakni memerintahkan anggota fraksi yang berada di Pansus untuk segera mengakhiri kerja Pansus setelah masa sidang berikutnya. Namun, Agus menegaskan kesimpulan akhir yang diambil tidak boleh melemahkan KPK.
Agus melanjutkan, opsi kedua yakni jika tidak ada jaminan bahwa hasil Pansus KPK itu tidak melemahkan KPK, Golkar akan mundur dari keanggotaan Pansus angket.
(mdk/eko)