Golkar dan PPP Kompak Ingin KIB Dapat Jatah Capres atau Cawapres di Koalisi Besar

Golkar Dorong Hal yang Sama

Tak cuma PPP, Partai Golkar juga setuju apabila KIB mendapat jatah capres atau cawapres dalam Koalisi Besar nantinya.

Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Sarmuji ingin, Ketua Umumnya, Airlangga Hartato dipertimbangkan untuk menjadi capres dalam Koalisi Besar.

"Sejalan dengan keinginan seluruh kader agar Ketua Umum menjadi calon presiden," ujar saat dihubungi, Selasa (18/4).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu berharap, dengan Ketua Umum menjadi capres koalisi besar, suara partai lebih mudah dikonsolidasikan.

Soal bagaimana negosiasinya, Sarmuji menyerahkan mandat penuh kepada Ketua Umum sesuai hasil Munas.

"Munas telah memberikan mandat kepada Ketua Umum untuk menentukan proses pilpres," tegas Sarmuji.

Sarmuji juga setuju pilihan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bergabung dengan koalisi besar dapat terwujud karena didukung oleh mesin partai yang kuat.

KIB perlu mendorong kader internal mereka untuk diusung menjadi capres atau cawapres dalam koalisi besar. Hal ini sebagai bagian dari power sharing dengan koalisi lain yang akan melebur menjadi Koalisi Besar.

Sebelumnya, Pengamat politik dan pendiri Indonesia Political Power Ikhwan Arif menilai, wacana Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bergabung dengan koalisi besar dapat terwujud. Sebab, didukung oleh mesin partai yang kuat.

Menurut dia, KIB perlu mendorong kader internal untuk diusung menjadi capres atau cawapres dalam koalisi besar.

"KIB bisa saja menyusun langkah power sharing dengan mengusung salah satu kader untuk menjadi capres atau cawapres dan kemudian disodorkan ke dalam koalisi besar," ujar Ikhwan, Selasa (18/4).

Arif mengatakan, rekomendasi capres atau cawapres dari KIB mempermudah wacana peleburan koalisi besar semakin terwujud.

Peleburan KIB-KIR menjadi koalisi besar tidak lepas dari peran Jokowi. Restu Jokowi akan membuat kedua koalisi bersatu dan menjadi kekuatan besar. Kekuatan ini mampu menghadapi PDIP meski Jokowi adalah kader PDIP.

Artinya koalisi besar yang direstui Jokowi akan berhadapan dengan PDIP sebagai koalisi tunggal yang mengusung capres dari garis keturunan Sukarno.

"PDIP ingin merapat ke Koalisi Besar lantaran muncul narasi Prabowo-Airlangga dan PDIP tidak mau ketinggalan sebagai salah satu partai pendukung pemerintah," tambahnya.

Arif menambahkan, PDIP menyadari mereka berpotensi kalah jika koalisi besar terbentuk.
Keyakinan PDIP sebagai tuan rumah koalisi merupakan respons dari ketakutan PDIP ditinggalkan koalisi pemerintah.

"Sehingga PDIP harus mengambil langkah percaya diri sebagai tuan rumah dari koalisi," lanjutnya.

Di satu sisi, Jokowi merestui capres dari koalisi besar yang sepertinya mengarah ke sosok Prabowo Subianto. Arif menambahkan, jika restu Jokowi sudah diperoleh Prabowo, bisa saja posisi wakilnya akan jatuh pada KIB, yaitu Airlangga atau bisa saja sebaliknya.

Karena itu, masuknya PDIP dalam wacana peleburan koalisi besar semakin mempersulit konsolidasi partai jika partai itu mendorong capres Koalisi Besar dari kadernya sendiri.

"PDIP tentu akan meminta jatah capres atau cawapres, sementara koalisi besar kemungkinan akan mengusung Prabowo-Airlangga. Posisi capres akan sulit didapatkan PDIP karena sudah jatahnya Prabowo atau Airlangga untuk maju," tegasnya.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com