Golkar Jabar mau Munaslub awal Desember, sudah 20 DPD I yang setuju
Dedi Mulyadi mau Munaslub Golkar awal Desember, sudah 20 DPD I yang setuju. Menurutnya, cara yang tepat menyelesaikan masalah dinamika Partai Golkar dengan cara diskusi antar pengurus pusat dan daerah. Para petinggi partai dari DPP juga ingin partai berlambang pohon Beringin tersebut tetap subur dan kuat.
Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyarankan, diadakannya musyawarah antara DPD I bersama DPP Golkar untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa. Munaslub itu untuk mengganti Ketua Umum Setya Novanto yang kini telah menjadi tahanan KPK dalam kasus korupsi e-KTP.
"Ya musyawarah lah DPP berbicara dengan DPD I, baik-baik kita cari solusi kemelut dari partai ini, kita jaga proses penting di Golkar, baik DPD I dan DPP enggak ada pentingnya kehilangan pemilihnya. Sehingga Golkar bisa keluar dari problem ini dan bisa menyiapkan program politik ke depan," kata Dedi usai diskusi Mencari Pemimpin Baru Partai Golkar di markas Kosgoro, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11).
-
Apa yang didiskusikan Dedi Mulyadi dan pengurus Golkar di pertemuan tersebut? Kita tadi sudah berdiskusi banyak. Intinya bahwa kita mendukung Pak Dedi Mulyadi untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat.
-
Kapan pertemuan Dedi Mulyadi dengan pengurus Golkar berlangsung? Hal tersebut dipastikan usai pertemuan antara Dedi Mulyadi dengan utusan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yakni Singgih Januratmoko dan sejumlah petinggi Golkar Jabar di Kota Bandung pada Jumat (2/8) malam.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
Menurutnya, cara yang tepat menyelesaikan masalah dinamika Partai Golkar dengan cara diskusi antar pengurus pusat dan daerah. Para petinggi partai dari DPP juga ingin partai berlambang pohon Beringin tersebut tetap subur dan kuat.
"Caranya tentu dibikin diskusi antara DPD I dengan DPP, lalu diadakan musyawarah nasional. Prinsip dasar adalah kan semua sesepuh demi sesepuh partai Golkar baik mas Agung Laksono, Pak Akbar Tandjung, Pak JK, Pak Aburizal Bakrie semuanya kan berharap Golkar ini kembali survive," katanya.
Kemudian Dedi memaparkan, jika ingin Golkar selamat dan bertahan, harus ada perubahan struktur organisasi kepemimpinan. Lanjutnya, Golkar harus kembali kepada hakikatnya sebagai partai masa depan yang modern.
"Kalau Golkar ini mau survive harus ada perubahan struktur dan kultur Golkar, kalau struktur harus ada perubahan formasi kepemimpinan dan kultur perubahan kebudayaan partai Golkar yang kembali pada hakekatnya, Golkar sebagai partai modern yang menjunjung tinggi mekanisme kemudian kader kader yang memiliki kualifikasi," jelas Dedi.
"Pesannya harus dilakukan perubahan itu, nah perubahan itu kita semuanya sesepuh-sesepuh menyepakati perubahan Golkar, kan tidak ingin dong Golkar ranking nya ke 4, 5, harus ke 2 lah, nah caranya itu tidak ada pilihan lain lah, selain perubahan," tambahnya.
Sementara, saat ini sejumlah DPD I Partai Golkar telah menyetujui diadakannya Munaslub. Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta Golkar menggelar Munaslub pada akhir Desember. Dedi pun tak setuju, dia menyarankan Musyawarah besar itu dilaksanakan pada awal Desember.
"Ya harus cepat tidak ada lagi setelah bulan Desember, kalau mas Agung Laksono bilang akhir Desember, saya bilang lambat, saya kira awal Desember. Karena akhir Desember itu sudah memasuki tahapan Pilkada pendaftaran. Karena kalau tidak merubah diri pada tahun ini akan bereaksi pada pemilu 2019," terangnya.
Lebih lanjut, dia mengklaim sekitar dua puluh DPD sudah menyetujui adanya perubahan yang mendesak supaya Munaslub segera terealisasi. Kata Bupati Purwakarta itu, persetujuan tersebut berupa spirit dalam bentuk verbal maupun non verbal.
"Sudah banyaklah yang menyepakati terjadi nya perubahan, nanti jenis perubahannya apa nanti kita musyawarah kalau sudah musyawarah baru dibentuk langkah organisasi," tukas Dedi.
"Sudah lebih dari 20, dalam bentuk spirit ya, spirit itu ditumpahkan dalam bentuk ucapan, tulisan dan hal lain. Secara spirit DPD I menginginkan perubahan, siapa sih yang tidak ingin Golkar ini kembali baik," tutupnya.
Baca juga:
8 DPD I Golkar sudah teken usulan Munaslub, sudah temui JK minta dukungan
'Golkar harus mencari pemimpin yang menjiwai partai'
Agung Laksono khawatir DPD I Golkar bersatu ambil alih Munaslub
Pimpinan PKB dan Golkar Jabar bertemu bahas Pilgub 2018
'Golkar harus sadar akan tetap tersandera jika Setnov tak dicopot'
Dedi Mulyadi: Ada dua pohon beringin yang tumbang saat ini
GMPG ibaratkan surat sakti Setya Novanto seperti supersemar