Golkar, PKB dan PKS Tolak RUU HIP Masuk Prolegnas 2021
Menurut Firman, RUU HIP tidak menguntungkan dibahas dalam kondisi politik saat ini. Golkar pun meminta pemerintah mempertimbangkan menunda membahas RUU HIP.
Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) diusulkan masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 DPR RI. Namun, ada tiga fraksi yang menolak. Tiga fraksi yang menolak adalah Golkar, PKB, dan PKS.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Golkar Firman Soebagyo mengatakan, pihaknya belum sepakat RUU HIP masuk Prolegnas Prioritas 2021. Firman mengungkit penolakan luar biasa terhadap RUU ini. Ditambah, Golkar menunggu bagaimana sikap pemerintah terhadap RUU HIP.
-
Kapan Hari Lahir Pancasila diperingati? Hari Lahir Pancasila, yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, adalah momen penting dalam sejarah Indonesia.
-
Apa yang ingin disampaikan oleh jargon "Nusantara Baru, Indonesia Maju" di HUT ke-79 RI? Jargon ini menggarisbawahi aspirasi bangsa untuk memasuki era baru dengan semangat pembaruan dan kemajuan. Jargon ini tidak hanya merayakan pencapaian kemerdekaan yang telah diraih, tetapi juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berfokus pada transformasi yang lebih besar. "Nusantara Baru" mencerminkan tekad untuk memperkuat kekayaan budaya dan potensi lokal di seluruh penjuru Indonesia, sementara "Indonesia Maju" menekankan pentingnya inovasi dan pembangunan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan masa depan.
-
Kenapa RPP itu penting? RPP memberikan panduan yang jelas bagi guru tentang apa yang harus diajarkan, bagaimana itu akan diajarkan, dan apa yang diharapkan dicapai oleh siswa. Hal ini membantu guru untuk menyusun dan menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang terstruktur dan terorganisir.
-
Kapan hasil PSU DPD RI Sumbar diumumkan? Perolehan suara itu dibacakan langsung oleh Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen pada Sabtu, (20/7) siang.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
"RUU HIP ini mohon sikap kami belum bisa bersepakat karena tentang HIP ini kemarin kan isunya luar biasa. Dan kemudian kita masih menunggu Surpres nah ini seperti apa. Konon katanya kemarin sudah ada surat dari presiden kepada DPR, tapi kan itu isunya ya," kata Firman dalam rapat Baleg, Selasa (17/11).
Menurut Firman, RUU HIP tidak menguntungkan dibahas dalam kondisi politik saat ini. Golkar pun meminta pemerintah mempertimbangkan menunda membahas RUU HIP.
"Dengan situasi kondisi politik seperti sekarang ini, rasa-rasanya kalau ini kita paksakan tidak menguntungkan. Oleh karena itu, sikap Partai Golkar ini mohon betul-betul bisa dipertimbangkan, kami mengimbau kepada pemerintah hendaknya bisa menunda untuk HIP ini," jelasnya.
Anggota Baleg DPR RI Fraksi PKB Wahyu menilai RUU HIP sensitif dan kontroversial di masyarakat. Baleg sebaiknya tidak perlu banyak membahas RUU ini. Dia pun meminta Baleg mempertimbangkan RUU HIP dalam usulan Prolegnas Prioritas 2021.
"Menurut saya kita jangan terlalu banyak membahas tentang hal yang sensitif yang dulu menimbulkan sedikit keributan di media dan masyarakat tentang hal ini. Maka ini menurut saya perlu dipertimbangkan lagi pimpinan soal Ideologi Pancasila ini," ucapnya.
PKS pun demikian. Anggota Baleg Fraksi PKS Mulyanto tegas menolak RUU HIP tidak dimasukan dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021.
"Terkait RUU HIP. Kemarin kan kita sudah melihat dinamikanya, sikap masyarakat bagaimana, pemerintah bagaimana, jadi kami setuju dengan teman-teman yang lain agar RUU HIP (tidak dimasukan)," ucapnya.
(mdk/ray)