Golkar: Rakyat Ingin Presiden Dipilih Langsung
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan, partainya tetap menginginkan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Hal itu, ia katakan terkait ucapan Ketua PBNU Said Aqil Siradj yang ingin pemilihan presiden dikembalikan ke MPR.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan, partainya tetap menginginkan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Hal itu, ia katakan terkait ucapan Ketua PBNU Said Aqil Siradj yang ingin pemilihan presiden dikembalikan ke MPR.
"Partai Golkar sebagai partai yang memiliki paradigma baru reformasi kita konsisten mendorong agar pemilihan presiden itu tetap dipilih langsung oleh rakyat. Soal pandangan PBNU seperti itu ya serahkan kepada PBNU. Masing-masing organisasi punya pandangannya sendiri," kata Ace pada wartawan, Jumat (29/11).
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Bagaimana UUD 1945 disahkan? Peringatan Hari Konstitusi mengacu pada disahkannya UUD 1945 melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau Dokuritus Junbi Inkai).
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa isi dari Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen? Sebelum amandemen, pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa batasan periode.
-
Kenapa Pasal 7 UUD 1945 diubah? Pasal 7 dalam UUD 1945 yang mengatur tentang masa jabatan presiden diubah karena beberapa alasan, antara lain: Untuk menghindari praktik kekuasaan yang otoriter, korup, dan nepotis yang terjadi pada masa Orde Baru, yang memungkinkan seorang presiden menjabat tanpa batas periode. Untuk mendorong regenerasi dan demokratisasi kepemimpinan nasional, yang memberi kesempatan kepada calon-calon presiden lain yang memiliki visi dan misi yang sesuai dengan aspirasi rakyat.
-
Kapan Monumen Perjuangan 1945 diresmikan? Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan peresmian 10 November 1984, taman pun direhabilitasi pada tahun 2018.
Menurut Ace, ada baiknya mencari solusi dari kekurangan pemilihan presiden secara langsung. Sehingga demokrasi di Indonesia tetap terjaga.
"Jadi kita harus cari cara dan saya kira kita sudah empat kali, lima kali melaksanakan pemilihan presiden secara langsung dan kita sudah dapat memilih Presiden yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jangan sampai menimbulkan kemunduran bagi demokrasi," ungkapnya.
Berdasar Survei
Dia berharap, politisi tidak membuat rakyat kecewa dengan mengembalikan sistem pemilihan presiden ke MPR. Pasalnya beberapa survei menyatakan mayoritas masyarakat menolak jika pemilihan presiden dilakukan oleh MPR.
"Bahkan sampai 90 persen survei mengatakan bahwa mereka, rakyat menginginkan tetap presiden dipilih langsung oleh rakyat," ucapnya.
Sebelumnya, pimpinan MPR menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11). Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet serta pimpinan lain hadir sekitar pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB.
Dalam pertemuan tersebut membicarakan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan PBNU sepakat terkait hal tersebut merujuk pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PBNU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon pada 2012.
"Tentang pemilihan Presiden kembali MPR, itu keputusan munas NU di Kempek, Cirebon 2012. Kiai-kiai sepuh, waktu ada Kiai sahal pas mah hidup, Kiai Mustofa Bisri, menimbang mudharot dan manfaat, Pilpres langsung itu hight cost, terutama cost sosial," kata Said usai melakukan pertemuan bersama Bamsoet di Kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).
(mdk/rnd)