Golkar sebut SBY juga lakukan politik dinasti seperti Ratu Atut

"Anaknya menjadi sekjen itu bukan sebuah pemilihan itu penunjukan langsung," ujar Indra J Piliang.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyindir politik dinasti yang dilakukan Ratu Atut di Banten. SBY mengingatkan jajaran pemerintahan khususnya di daerah dan juga masyarakat untuk menghindari monopoli dan konsentrasi kekuasaan yang dapat dibarengi dengan kepentingan ekonomi karena dapat mengakibatkan dampak buruk.

Namun pernyataan SBY tersebut segera dibalas oleh Golkar. Bahkan Golkar juga menuding SBY juga melakukan hal yang sama, yakni politik dinasti.

"Kita melihat juga keprihatinan presiden, hubungan pusat-daerah harus dilihat. Kontrol pusat seperti apa terhadap daerah, yang dipilih itu kan hanya kepalanya dan wakilnya. Sinyalemen dari presiden memberikan dampak, seolah-olah birokrasi di daerah sama sekali diabaikan, apa kerja presiden mencoba mengiring opini publik," jelas Ketua Balitbang DPP Golkar, Indra J Piliang saat diskusi warung daun diskusi Polemik 'Dinasti Atut Cenat-cenut', Warung Daun, Jakarta, Sabtu (12/10).

Lebih detailnya, SBY dituding sebagai orang memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingan politik. Padahal SBY lewat dinasti politiknya melakukan hal yang serupa.

"Bahwa terlihat ada kepentingan Demokrat dengan memarjinalkan partai Golkar dengan menggiring opini irasional. Anaknya menjadi sekjen itu bukan sebuah pemilihan itu penunjukan langsung," tutupnya.

Sebelumnya, SBY menyebut meski Undang-Undang Dasar atau juga undang-undang tidak pernah membatasi siapa menjadi apa dalam posisi di pemerintahan apakah ayah, ibu, anak, adik segala macam menduduki posisi di jajaran pemerintahan tetapi mesti memiliki norma batas kepatutan.

"Yang berbahaya apabila menyatu antara kekuasaan politik dengan kekuasaan untuk melaksanakan bisnis. Godaan besar dan bisa terjadi penyimpangan. Saya ingatkan di era desentralisasi dan otonomi daerah, seolah kekuasaan daerah lebih besar maka sekali lagi berhati-hati dalam menggunakan kekuasaan yang patut sebab bisa melebihi kepatutan dan godaan akan datang. Kekuasaan di satu orang atau satu keluarga memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan," paparnya.

Presiden mengajak masyarakat membangun kehidupan bernegara yang baik. "Bila itu wajar dan patut insya Allah tidak membawa keburukan apapun. Masyarakat juga hendaknya lebih aktif," kata Presiden.