Golkar Yakin MK akan Bijak Beri Putusan Soal Umur Capres-Cawapres
Ketua DPP Golkar, Firman Soebagyo mengatakan, menjadi kewenangan MK bila memutuskan akan mengubah syarat batas umur capres-cawapres. Namun, selama syarat tersebut tidak diubah, Gibran tidak akan bisa ikut kontestasi Pilpres 2024.
Nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka digadang-gadang akan dipasangkan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Namun, wacana duet Prabowo-Gibran terbentur umur putra Presiden Joko Widodo itu yang belum mencukupi umurnya.
Di tengah isu yang berkembang, Mahkamah Konstitusi tengah menerima judicial review terhadap syarat batas umur capres-cawapres. Penggugat meminta batas umur diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun.
-
Kapan Partai Golkar memutuskan mengusung Gibran? Keputusan diambil dalam Rapimnas Golkar pada Sabtu (21/10).
-
Bagaimana Gibran disambut saat tiba di kantor Partai Golkar? Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu disambut Lodewijk dan Menpora Dito.
-
Siapa yang mendampingi Gibran saat deklarasi Prabowo-Gibran? Kehadirkan Selvi Ananda, istri dari Gibran saat deklarasi Prabowo-Gibran sebagai Capres dan Cawapres di Gedung Indonesia Arena Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Rabu, (25/10/23) menyita perhatian.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa yang ditegaskan oleh Gibran mengenai kabinet pemerintahan selanjutnya? Gibran menampik jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan nama di kabinte pemerintahan selanjutnya.
-
Bagaimana DKPP menilai tindakan KPU terkait Gibran? DKPP pun menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras terakhir kepada Hasyim karena melanggar kode etik dan pedoman perilaku dalam 4 perkara, masing-masing dengan nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023; 136-PKE-DKPP/XII/2023; 137-PKE-DKPP/XII/2023; dan 141-PKE-DKPP/XII/2023.
Ketua DPP Golkar, Firman Soebagyo mengatakan, menjadi kewenangan MK bila memutuskan akan mengubah syarat batas umur capres-cawapres. Namun, selama syarat tersebut tidak diubah, Gibran tidak akan bisa ikut kontestasi Pilpres 2024.
"Ya tentu kembali segala sesuatu dasar aturannya kan hukum. Kalau hukum masih mengatakan usia 40 berarti kan mas gibran belum bisa masuk. Tapi kalau nanti di Mahkamah Konstitusi undang-undangnya diubah, yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/5).
Dia meyakini, Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan berbagai aspek dalam mengambil putusan. Perlu dilihat aspek psikologis politik dan dampak risiko di masyarakat.
"Saya yakin mahkamah konstitusi akan mempertimbangkan dari berbagai aspek, aspek psikologis politik, aspek dampak risiko di masyarakat, dan lain-lain," ujarnya.
Firman menambahkan, Mahkamah Konstitusi akan bijak untuk mempertimbangkan aspek-aspek tersebut dalam mengambil putusan.
"Saya rasa hakim Mahkamah Konstitusi akan bijak melihat itu," terangnya.
Dia tidak mengetahui apakah hal ini telah dibicarakan pimpinan Golkar bersama Gerindra, PKB. Ia juga tidak tahu apakah Presiden Joko Widodo menyampaikan wacana duet Prabowo-Gibran kepada Golkar.
"Itu pimpinan," tutupnya.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/fik)