Hanura tegaskan tolak hak angket Ahok karena tambah kegaduhan

Fraksi Partai Hanura menolak usulan hak angket kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena belum mengeluarkan surat pemberhentian Basuki T Purnama dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana menegaskan, angket tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Fraksi Partai Hanura menolak usulan hak angket kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena belum mengeluarkan surat pemberhentian Basuki T Purnama dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana menegaskan, angket tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Jadi Fraksi Hanura jelas menolak hak angket. Tidak ada gunanya. Hanya akan menambah kegaduhan," kata Dadang saat dihubungi, Selasa (14/2).

Dadang menduga, penggunaan hak angket tersebut berhubungan dengan pencalonan Ahok di Pilgub DKI. Apalagi kata dia, persoalan ini hanya menyangkut perbedaan tafsir hukum.

"Hak angket tidak pada tempatnya. Ini kan bukan persoalan yang berdampak luas pada seluruh masyarakat. Ini kan hanya berhubungan dengan persoalan calon DKI. Yang di dalamnya ada perbedaan penafsiran hukum," tegasnya.

Perbedaan tafsir hukum itu karena Mendagri Tjahjo Kumolo berpandangan, pemberhentian Ahok dilakukan jika perkara penistaan agama telah memasuki tahap penuntutan. Dadang menyebut, alasan Mendagri bisa diterima karena jaksa mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif dan akan diputuskan dalam tuntutan.

"Pemerintah melalui Mendagri kan melihat bahwa Basuki masih dapat melanjutkan kembali jabatan Gubernurnya karena pasal yang didakwakan ada 2 yaitu pasal 156 dan 156 a, ada ancaman hukuman paling lama 4 tahun dan ada yang 5 tahun," terang Dadang.

Dia menyebut, dengan belum adanya tuntutan dari jaksa maka Pasal 83 Ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah belum bisa dipenuhi. Sementara, empat fraksi bersikeras Ahok harus diberhentikan dengan merujuk pada pasal tersebut.

"Sedangkan yang lain menganggap bahwa seharusnya Presiden memberhentikan sementara Ahok dari jabatan gubernurnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat, PAN dan PKS menyerahkan berkas persetujuan angket. Fraksi Partai Gerindra telah lebih dulu mengumpulkan dukungan atas usulan angket. Penyerahan berkas persetujuan angket tersebut langsung diterima oleh tiga pimpinan DPR yakni, Fadli Zon, Fahri Hamzah dan Agus Hermanto.

Anggota Fraksi Demokrat, Fandi Utomo mengatakan, total anggota DPR lintas fraksi yang setuju dengan penggunaan hak angket ini berjumlah 90 orang. Dengan rincian, Fraksi Gerindra 22 anggota, Fraksi Demokrat 42 anggota, Fraksi PAN 10 anggota dan Fraksi PKS 16 anggota.

"Empat fraksi Demokrat, Gerindra, PKS dan PAN bermaksud mengakukan angket DPR tentang pengaktifkan kembali Basuki T Purnama sebagai terdakwa dasar pemikiran sudah dituangkan dalam surat," kata Fandi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/2).

Baca juga:
Jokowi serahkan nasib Ahok di Jakarta ke Mahkamah Agung
90 Anggota DPR teken angket 'Ahok Gate', Demokrat paling banyak
PDIP nilai hak angket Ahok cuma manuver politik jelang Pilgub DKI
Tegas tolak hak angket Ahok, ini penjelasan PDIP
Ramai-ramai desak Jokowi berhentikan Ahok melalui hak angket
Tak cuma Ahok, PKB ingin 3 isu ini masuk hak angket di DPR
Ketua Komisi II DPR dukung Mendagri tak nonaktifkan Ahok