Hasil hitung C-1 KPU 98 persen, Sutiaji-Sofyan Edi unggul di Pilwalkot Malang
Tim Data sekaligus Koordinator Relawan Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko (SAE) mengatakan calonnya sementara menang di 55 kelurahan dari 57 kelurahan di Kota Malang. Kemamangan terjadi di empat kecamatan dari lima kecamatan, masing-masing Kedungkandang, Blimbing, Sukun dan Klojen.
Perolehan suara pasangan Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko jauh meninggalkan dua pasangan lain. Hitung cepat (quick count) Pilkada Kota Malang mencatat pasangan nomor 3 mengantongi 163.001 suara atau 44,51 persen.
Pasangan nomor 2, H Anton dan Syamsul Mahmud berhasil mengantongi 133.985 suara atau 36,58 persen. Sementara pasangan nomor 1, Yaqud Ananda Gudban dan Wanedi meraih 69.251 suara atau 18,91 persen.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Dimana saja lokasi wisata petik apel di Malang? Terletak di Jl. Abdul Gani, Ngaglik, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur, Kusuma Agrowisata menawarkan keindahan alam pegunungan yang menakjubkan.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Kapan AMA Malang melakukan silaturahmi dengan PJ Walikota Malang? Pada tanggal 11 Januari 2024, jajaran pengurus AMA Malang melakukan silaturahmi ke kantor Walikota Malang untuk bertemu dengan Pejabat Juru Bicara (PJ) Walikota yang baru, yaitu Bapak Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M.
"Suara yang sudah masuk berdasarkan entri model C-1 sebesar 98,86 persen atau 1.384 TPS dari 1.400 TPS. Bergesernya hanya sedikit, sudah tidak terkejar," kata Ashari Husein, Komisioner Bidang Sosialisasi dan Humas KPUD Kota Malang, Jumat (29/6).
Ashari mengatakan jumlah pemilih sebanyak 599.322 orang, sementara yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 394.028. Suara sah sebanyak 366.259 dan tidak sah sebanyak 26.580 suara.
"Ternyata dampak dari penahanan dua calon sangat besar, ditambah anggota dewan yang juga ditahan. Potensi suara yang hilang dari konstituen anggota dewan plus dua calon," ungkapnya.
Dia menjelaskan, tim terus bekerja selama 24 jam untuk menyelesaikan inputing data C-1 ke server KPU. Namun karena kondisi server yang diakses ramai-ramai terjadi kelambatan dan kali server down.
Selain itu, terhitung hari ini akan dilakukan rekapitulasi manual di tingkat kecamatan. Waktu yang diberikan untuk rekapitulasi kecamatan selama 3-6 hari. Sekitar 5 Juli, jika tidak halangan dilakukan penghitungan di Kantor KPU Kota Malang.
Sementara itu, Tim Data sekaligus Koordinator Relawan Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko (SAE) mengatakan calonnya sementara menang di 55 kelurahan dari 57 kelurahan di Kota Malang. Kemamangan terjadi di empat kecamatan dari lima kecamatan, masing-masing Kedungkandang, Blimbing, Sukun dan Klojen.
"Hanya kalah di Kecamatan Lowokwaru, karena kekalahan di Kelurahan Tlogomas dan Dinoyo," katanya. Sementara itu Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko telah menggelar deklarasi kemenangan. Deklarasi dihadiri oleh dua partai pengusung yakni Partai Demokrat dan Partai Golkar.
Baca juga:
Quick count sementara KPU, dua calon Pilkada Kota Malang diciduk KPK keok
Baru menikah, Cawalkot Malang Sutiaji pindah pilih TPS
Antusiasme difabel ingin coblos sendiri surat suara, tak mau diwakilkan petugas
KPK sarankan tak pilih calon kepala daerah terjerat korupsi, ini daftarnya
KPU Malang pastikan setiap TPS memiliki alat bantu braille bagi difable
Polres Kota Malang antisipasi politik uang jelang pencoblosan