Hidupkan GBHN, Rakernas PDIP rekomendasi amandemen terbatas UUD '45

PDIP memandang diperlukannya penguatan kelembagaan perencanaan nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP berakhir siang ini. Dalam Rakernas yang diselenggarakan selama tiga hari di JI Expo, Kemayoran, Jakarta itu menghasilkan 23 rekomendasi.

Salah satu rekomendasi, yaitu PDIP akhirnya secara resmi mendorong amandemen terbatas terhadap UUD 1945 untuk membangkitkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan nama Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB).

"Dari perspektif yuridis konstitusional, PDIP memandang perlu mengembalikan fungsi dan wewenang MPR RI untuk membentuk dan menetapkan ketetapan MPR terkait pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana sebagai haluan negara dan haluan pembangunan nasional yang mengikat semua lembaga negara dan wajib dilaksanakan oleh pemerintahan di semua tingkatan sebagai perwujudan kehendak rakyat," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang membacakan rekomendasi hasil Rakernas, JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (12/1).

"Yang menjamin keterpaduan kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan nasional dengan melakukan amandemen secara terbatas terhadap UUD 1945 dan dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan itu," tambah Hasto.

PDIP juga memberikan dukungan terhadap Keputusan MPR No.IV/MPR/2014 tentang Rekomendasi Reformulasi Sistem Ketatanegaraan dengan memberikan kewenangan MPR untuk membentuk dan menetapkan GBHN melalui amandemen secara terbatas UUD 1945 serta mengapresiasi sikap pemerintah dan berbagai elemen masyarakat yang telah menyatakan dukungannya terhadap urgensi pengembalian wewenang MPR dalam membentuk dan menetapkan GBHN yang di dalamnya memuat materi pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana sebagai haluan negara dan haluan pembangunan nasional.

"Untuk mewujudkan konsepsi pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana tersebut maka PDIP memandang diperlukannya penguatan kelembagaan perencanaan nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional," kata Hasto.