Hindari politik uang, ini cara pemilihan ketum di Munas Golkar
Seluruh biaya munas dibagi rata dan dibebankan oleh para calon ketua umum.
Partai Golkar akan segera menggelar Munas pada bulan Maret mendatang. Ketua DPP Partai Golkar Munas Riau Yorrys Raweyai mengatakan, partainya mewacanakan untuk menggelar pemungutan suara secara terbuka dalam Munas nanti. Hal ini sebagai langkah untuk menghindari adanya transaksi dan politik uang.
"Jadi itu cara pencegahan terhadap apa terjadi sekarang ini menjadi sorotan media bahwa ada transaksional, politik uang, dan sebagainya. Sehingga peserta akan menyampaikan secara terbuka satu nama, pilih A, pilih B, nanti ada tim verifikasi," kata Yorrys, Jakarta, Senin (22/2).
Selain itu, lanjut Yorrys, bakal ada perubahan pada mekanisme persyaratan bagi calon ketua umum Golkar. Yang awalnya harus mengantongi batas dukungan minimal 30 persen suara, hal ini akan dihapuskan.
"Kemudian kita atur tahapan kedua, kalau sudah memenuhi persyaratan 50 plus satu otomatis dia jadi, kalau kurang 50 persen tinggal kita bicarakan apakah kita bikin proposional 1, 2, 3 atau nomor satu dan dua, langsung kita lakukan lagi sekaligus, dan melahirkan ketua," jelasnya.
Lebih lanjut, Yorrys mengungkapkan, untuk mencegah money politik maka dari segi biaya penyelengaaraan Munas juga akan dikenakan pada calon ketua umum. Misalnya biaya Munas sebesar Rp 10 miliar dan calon yang maju ada 5 calon maka harus setiap calon diwajibkan menyumbang Rp 2 miliar.
Dengan hal ini, maka peserta atau pemilik hak suara hanya tinggal datang dan tidak lagi berpikir masalah biaya. Panitia Munas akan menghitung berapa pengeluaran setiap DPD seperti transport, penginapan dan sebagainya.
"Umpama Rp 10 miliar (biaya Munas) kalau ada lima calon ketum, maka masing-masing setor Rp 2 miliar. Ini kita akan sampaikan pada daerah," ucapnya.
Yorrys menegaskan, wacana ini akan dibahas dalam rapat pertama harian di Kantor DPP Partai Golkar pada Selasa (23/2) besok malam. Kemudian dilanjutkan pada Rabu (23/2) sore dengan agenda menetapkan komposisi dan personalia penyelenggara Munas.
"Kita mencoba benar-benar menjalankan Munas ini akan melahirkan satu generasi baru, kemudian satu contoh perpolitikan nasional yang digagas oleh Golkar untuk melahirkan pemimpin, sehingga menghapus stigma selama ini menjelang Munas terjadi money politik dan transaksional," pungkasnya.
Baca juga:
Kata Golkar daerah Setnov maju ketum usai terbelit Papa Minta Saham
Nyalon Caketum Golkar, Setya Novanto galang dukungan di Jawa Timur
Terbelit kasus 'Papa Minta Saham', Setnov pede maju Caketum Golkar
Tim Setya Novanto tegaskan tak main uang di Munaslub Golkar
Dapat restu Ical, Setya Novanto resmi maju jadi caketum Golkar
Siap nyalon ketum, Zaki mau tunjukkan daerah mampu memimpin Golkar
Ketum Golkar ke depan sebaiknya tokoh yang tak punya syahwat politik
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.