Ical kalah, Fahri ingatkan Jokowi soal komitmen tidak saling ganggu
KMP dan Jokowi rupanya berkomitmen tidak saling ganggu untuk jaga stabilitas politik.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly yang sahkan kepengurusan Munas Golkar Ancol pimpinan Agung Laksono dan kalahkan kubu Aburizal Bakrie (Ical). Fahri mengingatkan kepada pemerintah akan komitmen tidak saling ganggu antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita (Jokowi dan KMP) sebelumnya sudah membangun saling pengertian untuk tidak saling mengganggu dan mengintervensi di antara partai. Tapi sayangnya pemerintahan saat ini tidak berpegang pada komitmennya untuk melakukan itu dengan keluarnya keputusan Kemenkum HAM terkait persoalan internal partai," kata Fahri saat dihubungi, Rabu (11/3).
Fahri menceritakan, karena komitmen tidak saling ganggu yang dibuat antara KMP dan Jokowi sehingga APBN-Perubahan 2015 berjalan dengan mulus di DPR. Termasuk dengan langkah pemerintah yang menaikkan harga BBM dan isu lainnya yang cenderung didukung KMP di parlemen.
"Kita juga tidak melakukan langkah-langkah yang mempersulit pemerintah misalnya dalam urusan kenaikan harga BBM dan isu-isu lainnya. Kemudahan yang kita berikan ini adalah dalam rangka untuk saling membantu," tambahnya.
Wasekjen PKS ini menyindir Jokowi yang menetapkan semboyan 70 tahun Indonesia Merdeka 'Ayo Bekerja' untuk benar-benar bekerja bukan malah ngerjain. "Ini bukan ayo bekerja, tapi ngerjain namanya," sindir dia.
Dia juga mengingatkan Jokowi sebagai eksekutor pembangunan bahwa jika pembangunan tidak berjalan, para politisi DPR tidak dirugikan. Karena itu, dia minta agar Jokowi menjaga stabilitas politik dengan berkomitmen dengan tidak saling ganggu itu.
"Jadi saya minta kepada Jokowi perhatiannya. Saya enggak tahu siapa yang suruh Yasonna melakukan hal itu, tapi jelas ini akan mengganggu pemerintahan. Tapi tolong kembalikan, suasana kondusif. Perangnya politik nanti lagi dimulai 2018," pungkasnya.
Baca juga:
Fahri ke Yasonna: Ingat pesan Mega, PDIP korban intervensi kekuasaan
Fahri Hamzah: KPK itu bukan obat tapi suplemen lembaga penegak hukum
Fahri: Wacana Mendagri bagus, tapi jangan nyebut angka dong
Fahri Hamzah bela koleganya yang disebut meneriaki Ahok 'anjing'
-
Apa yang dikatakan Syamsul Hidayat tentang status Bahlil Lahadalia di Golkar? "Bahlil bukan lagi kader Golkar. Dan dia juga sudah mengakui tidak lagi menjadi bagian dari Partai Golkar sejak 10 tahun lalu," tutur Syamsul dalam keterangan, Senin (24/7).
-
Apa yang diminta oleh Partai Golkar kepada Bahlil? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Kapan Partai Golkar memutuskan mengusung Gibran? Keputusan diambil dalam Rapimnas Golkar pada Sabtu (21/10).
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapa yang memberikan kesaksian dalam sidang praperadilan Firli Bahuri? Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dihadirkan sebagai saksi dalam sidang gugatan praperadilan yang diajukan Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.