Golkar sebut penambahan pimpinan DPR kesepakatan lama

Idrus Marham sebut penambahan pimpinan DPR kesepakatan lama. Idrus mengatakan, salah satu kesepakatan yang dicapai yakni memberikan satu kursi alat kelengkapan dewan (AKD), pimpinan DPR kepada kubu KIH.

Rapat harmonisasi Badan Legislasi telah menyepakati usulan PDIP untuk menambah unsur pimpinan di MPR, DPR. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, rencana revisi UU MD3 demi penambahan jajaran pimpinan DPR merupakan komitmen lama antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pada 2014 lalu.

"Komitmen untuk menambah pimpinan DPR dan MPR itu sudah lama dan pada saat itu sudah ada semacam komitmen. Partai Golkar memandang penambahan pimpinan MPR/DPR ini semakin cepat semakin baik karena bagian dari komitmen yang ada sebelumnya," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (26/12).

Menurut Idrus, saat itu dirinya bersama Ketum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa ditugasi KMP untuk melakukan komunikasi politik dengan perwakilan KIH yakni Ketua Fraksi PDIP Olly Dondokambey dan Pramono Anung. Tujuannya untuk menyelesaikan dualisme antara KIH-KMP di DPR.

Idrus mengatakan, salah satu kesepakatan yang dicapai yakni memberikan satu kursi alat kelengkapan dewan (AKD), pimpinan DPR kepada kubu KIH.

"Penambahan Wakil Ketua DPR/MPR, pada saat terjadi dualisme kepemimpinan DPR dan AKD di DPR pada awal 2014 akhir pada waktu itu memang dari KMP menugaskan saya dan Hatta Rajasa dan KIH menugaskan Pramono Anung dan Olly untuk melakukan komunikasi politik untuk menyelesaikan dualisme secara real," terangnya.

"Waktu itu memang sudah ada wacana bahwa kesepakatan kita untuk menambah pimpinan di AKD sudah sepakat ada satu penambahan dan diberikan pada KIH. Di samping itu juga ada wacana untuk menambah pimpinan DPR/MPR," sambung Idrus.

Sebelumnya, Badan Legislasi DPR baru saja menggelar rapat harmonisasi revisi terbatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Hasilnya, ada empat poin yang disepakati oleh seluruh fraksi partai yang hadir. 4 poin itu diantaranya penambahan unsur pimpinan di MPR, DPR, MKD, dan penguatan Badan Legislasi.

"Terkait empat poin yaitu penambahan unsur pimpinan di MPR, DPR, MKD, dan penguatan Baleg diberikan kewenangan mengusulkan UU. Terkait usulan PKS dalam MKD, semua fraksi sepakat kecuali Gerindra namun semua fraksi setuju, ya sudah berlanjut," kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/12).

Soal penambahan pimpinan MPR dan DPR, seluruh fraksi partai yang hadir setuju dengan usulan PDIP untuk menambah satu kursi wakil ketua DPR dan MPR. Namun, ketentuan penambahan ini masuk dalam pasal peralihan dari pasal 15 soal kursi pimpinan MPR dan pasal 84 tentang komposisi pimpinan DPR.

Supratman menjelaskan sulan revisi UU MD3 masih menjadi inisiatif DPR bukan Baleg. Akan tetapi, dengan adanya kesepakatan penguatan baleg maka nantinya tiap usulan RUU bisa langsung dibahas.

"Sekarang masih jadi usul inisiatif anggota DPR. Kalau usul inisiatif anggota baleg yang tadi apakah boleh dibahas di baleg atau AKD lain. Kita minta kalau ada usul inisiatif bisa dibahas di baleg pembicaraan tingkat 1 bersama pemerintah," terangnya.

Baca juga:
Idrus sebut dinamika politik tak boleh rusak hubungan Akom-Setnov
Akom: Saya tak ada masalah dengan Pak Setya Novanto
Akom: Sampai wafat saya tetap di Golkar
Pimpin LPM, politikus Golkar ini janji perjuangkan pembangunan desa
Golkar dukung unit kerja Pancasila karena mirip BP-7 era Soeharto
Partai Golkar puji kerja kepolisian ungkap aksi terorisme
Akom sebut jabatan itu amanah dan tak perlu disesali