Indo Barometer: Kalau Jokowi Mau Gibran Capres 2024, Pilkadanya 2022
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai, jika Presiden Joko Widodo mempunyai agenda menyiapkan putranya Gibran Rakabuming di Pilkada DKI Jakarta, maka tidak perlu menunggu penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Jokowi seharusnya bisa saja setuju Pilkada dinormalisasi menjadi 2022 dan 2023.
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai, jika Presiden Joko Widodo mempunyai agenda menyiapkan putranya Gibran Rakabuming di Pilkada DKI Jakarta, maka tidak perlu menunggu penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Jokowi seharusnya bisa saja setuju Pilkada dinormalisasi menjadi 2022 dan 2023.
Hal itu menanggapi pernyataan Wasekjen Demokrat Irwan yang menyatakan Jokowi diduga menunda Pilkada di 2024 karena masih menyiapkan Gibran untuk ikut kontestasi kepala daerah di ibu kota.
-
Mengapa Gibran Rakabuming Raka mempersilakan pihak yang menggugat Presiden Jokowi? Gibran mempersilakan saja pihak-pihak yang ingin menggugat ayah kandungnya tersebut."Iya, iya silakan," ujar Gibran saat ditemui di Warakas, Jakarta Utara, Selasa (16/1).
-
Kapan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden? Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.
-
Siapa yang mendampingi Gibran saat deklarasi Prabowo-Gibran? Kehadirkan Selvi Ananda, istri dari Gibran saat deklarasi Prabowo-Gibran sebagai Capres dan Cawapres di Gedung Indonesia Arena Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Rabu, (25/10/23) menyita perhatian.
-
Apa yang menjadi keunggulan utama Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto menurut relawan? Relawan menyebut ragam keunggulan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Meski masih berusia muda, Gibran diklaim paham persoalan ekonomi, transisi perekonomian berbasis digital dan beberapa perubahan tren masa kini.
-
Apa yang sebenarnya terjadi dengan Gibran Rakabuming Raka? Penelusuran Setelah dilakukan penelusuran, klaim Gibran Rakabuming Raka ditangkap polisi karena narkoba adalah tidak benar alias hoaks.
-
Bagaimana Gibran menanggapi kemenangan Prabowo-Gibran di Jawa Tengah? "Ya kita tunggu sampai tanggal 20 Maret saja ya," kata Gibran di Balai Kota Solo, Rabu (13/3).Saat disinggung apakah kemenangan di Jawa Tengah tersebut merupakan hasil kerja keras dirinya, Gibran berkilah. "Kita tunggu sampai tanggal 20 aja," tukasnya.
Qodari menilai, Gibran yang baru terpilih sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020, tidak terlalu cepat apabila langsung melangkah ke Jakarta.
"Kalau terlalu cepat ya menurut saya tidak ada terlalu cepat justru kalau Jokowi itu punya agenda jadikan Gibran sebagai capres 2024, masa buat dia paling itu Pilkadanya 2022," kata Qodari dalam diskusi daring, Sabtu (13/2).
Menurut Qodari, jika bicara kontestasi kepala daerah, bukan soal lama cepatnya jabatan. Tetapi bagaimana kinerja kepala daerah itu apakah disukai masyarakat atau tidak.
Contoh perjalanan politik Presiden Joko Widodo. Setelah sukses menjabat sebagai wali kota Solo, Jokowi diboyong mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2012. Dianggap potensial sebagai calon presiden, Jokowi kemudian diusung di 2014.
"Jokowi terpilih gubernur tahun 2012 menjabat Oktober 2012 tapi enam bulan kemudian ada survei dia sudah nomor satu jadi capres jadi sebetulnya agak naif kalau mengatakan terlalu cepat," kata Qodari.
Maka itu, Qodari menilai, kalau memang Jokowi punya agenda untuk Gibran, seharusnya Pilkada DKI dimajukan ke 2022.
"Kalau misalnya Jokowi punya agenda mengajukan Gibran di DKI atau bahkan Pilpres 2024 justru dia berkepentingan majukan jadwal Pilkada itu tahun 2022," katanya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menduga ada kepentingan kekuasaan di balik penundaan RUU Pemilu. Ia menduga ada kepentingan Presiden Joko Widodo mendorong putranya Gibran Rakabuming untuk Pilkada DKI Jakarta. Sebab tahun 2022 terlalu cepat bagi wali kota Solo terpilih itu, sehingga Jokowi mendukung Pilkada serentak di 2024.
"Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," kata Irwan kepada wartawan, Kamis (11/2).
Perubahan sikap fraksi di Komisi II khususnya koalisi pemerintah, menurut Irwan, muncul berbarengan dengan sikap Presiden Jokowi yang menolak pembahasan RUU Pemilu. Padahal, seluruh fraksi sudah menyepakati RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2021.
"Mengapa sejak Presiden Jokowi statement menolak kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan," kata Irwan.
Baca juga:
Akrobat Parpol dalam RUU Pemilu Dinilai Berkaitan Strategi Pemenangan
KPU Usul Keluarkan Perppu untuk Atur Penggunaan Sistem Elektronik di Pemilu
KPU Minta Pilkada Dipisah dari Pilpres: Beban Kerja KPPS Perlu Diperhatikan
'Negara Harus Memikirkan Beban Penyelenggara Pemilu'
RUU Pemilu Batal, Siasat Singkirkan Anies Demi Memuluskan Gibran?
Perludem Sebutkan Sejumlah Dugaan Kepentingan Partai & Pemerintah Tolak RUU Pemilu