Indra Utoyo Golkar Nilai Gerakan Percepat Munas Baru Sebatas Bisik-bisik
Usulan percepat munas awalnya datang dari salah satu inisiator Aziz Sumual. Mantan ketua DPD Golkar Papua era Setya Novanto ini menyebut, ada 25 DPD I dan ratusan pengurus DPD II Golkar yang bersiap percepat munas.
25 Pengurus Golkar tingkat Provinsi disebut telah setuju melakukan percepatan Munas. Airlangga Hartarto, dianggap gagal membawa Golkar lebih baik pada Pemilu serentak 2019 lalu.
Terkait hal itu, Ketua Bappilu Golkar wilayah Sumatera, Indra Bambang Utoyo belum melihat ada gerakan percepat munas dari daerah. Namun dia mengakui, bisik-bisik munas sudah terjadi di internal partai beringin.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto mengelola potensi konflik di dalam Partai Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
"Saya belum melihat ada gerakan itu, kecuali dari bisik-bisik isu," kata Indra kepada merdeka.com, Senin (27/5).
Indra tak percaya apabila DPD Golkar tengah bersiap konsolidasi mendorong percepatan munas. Sebab, saat ini, dia justru melihat pengurus daerah tengah sibuk mengurus hasil Pemilu serentak 2019.
"Menurut saya DPD masih sibuk sedang mengurusi proses caleg, karena banyak terjadi perselisihan atas hasil KPU dengan partai lain," tegas Indra yang juga sempat mencalonkan diri sebagai ketua umum di Munas Bali.
Sementara terkait alasan percepat munas karena Airlangga dianggap gagal, Indra menegaskan, menurunnya suara Golkar dari 2014 tak serta merta disalahkan kepada Airlangga seorang diri.
"Tidak bisa serta merta menyalahkan Airlangga, karena mendapatkan kursi DPR/DPRD ini kerja orang banyak, khusus para Caleg," tutup Indra.
Diberitakan sebelumnya, usulan percepat munas awalnya datang dari salah satu inisiator Aziz Sumual. Mantan ketua DPD Golkar Papua era Setya Novanto ini menyebut, ada 25 DPD I dan ratusan pengurus DPD II Golkar yang bersiap percepat munas.
"25 DPD I dan Ratusan DPD II se-Indonesia yang sudah siap untuk melaksanakan munas paling lambat akhir Juli," terang Aziz.
Dia menyinggung soal gagalnya Airlangga memimpin Golkar. Sebab, target awal, Golkar ingin ada 110 kursi di DPR. Tapi kenyataannya, Golkar hanya memperoleh sekitar 85 kursi di parlemen pusat.
"Agenda Munas menyelamatkan Partai Golkar," terang Aziz.
Pada Munaslub Golkar 2017 lalu, Airlangga ditetapkan sebagai ketua umum usai Novanto ditangkap KPK karena terbelit kasus korupsi. Dalam Munaslub itu pula, jabatan Airlangga sebagai ketua umum ditetapkan sampai 2019.
Jabatan Airlangga bisa saja diperpanjang sesuai kebutuhan. Namun hal itu harus melalui Rapimnas Golkar.
"Logikanya harus bertambah, jumlah kursi nasional bukan nambah, malah turun. Ketua umum tak mampu ini artinya. Gagal total," kata Aziz.
Baca juga:
Airlangga Dianggap Gagal, 25 DPD Golkar Ingin Munas Dipercepat
Golkar Jatim Nilai Airlangga Sukses Selamatkan Partai
Politikus Golkar Ingatkan BPN Prabowo: Apapun Hasil Sengketa di MK Harus Diterima
Relawan Golkar Jokowi Bagikan Takjil untuk Anggota Polri di KPU
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bowo Sidik Pangarso
Silaturahmi ke Rumah Ma'ruf Amin, Ketum Golkar Sampaikan Ucapan Selamat