Ini kata Bawaslu soal ucapan SBY terkait ketidaknetralan TNI-Polri di Pilkada
Anggota Bawaslu RI Afifudin mengatakan, ada baiknya pernyataan SBY dikuatkan dengan laporan dan membawa bukti-bukti kecurangan ke Bawaslu. Dengan begitu pihak Bawaslu bisa menindaklanjuti dan membuktikan kebenaran soal dugaan tersebut.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) enggan mengomentari lebih jauh terkait dugaan kecurangan dan ketidaknetralan aparat jelang Pilkada serentak 27 Juni 2018 yang dikemukakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Anggota Bawaslu RI Afifudin mengatakan, ada baiknya pernyataan SBY dikuatkan dengan laporan dan membawa bukti-bukti kecurangan ke Bawaslu. Dengan begitu pihak Bawaslu bisa menindaklanjuti dan membuktikan kebenaran soal dugaan tersebut.
-
Apa yang dilakukan Prabowo Subianto dalam Upacara HUT Polri? Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto hadir dalam upacara HUT Polri ke-78, Senin kemarin.
-
Apa yang dilakukan Prabowo Subianto terhadap calon perwira remaja TNI-Polri? Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menghadiri pembekalan kepada calon perwira remaja TNI-Polri pada Jumat, 12 Juli 2024.
-
Kapan Prabowo Subianto menghadiri Upacara HUT Polri? Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto hadir dalam upacara HUT Polri ke-78, Senin kemarin.
-
Kenapa Kapolri dan Panglima TNI meninjau SUGBK? “Kami ingin memastikan serangkaian kesiapan pengamanan khususnya terkait dengan kegiatan puncak yang dilaksanakan besok sore ini betul-betul bisa terselenggara dengan baik,” tutur Sigit.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Kapan Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada calon perwira remaja TNI-Polri? Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menghadiri pembekalan kepada calon perwira remaja TNI-Polri pada Jumat, 12 Juli 2024.
Dia menambahkan, sampai sejauh ini tepatnya sampai sore ini belum ada laporan masuk dari SBY.
"Belum ada. Pernyataan Pak SBY belum didukung dengan laporan ke Bawaslu. Sebetulnya kalau pernyataan itu ditujukan untuk ditindaklanjuti tinggal datang ke kami. Kalau Pak SBY ada temuan yang bisa ditindak, kami sangat terbuka menerima bukti-bukti, aduan dan lain lain," kata pria yang akrab disapa Afif di kantornya, Jakarta, Senin (25/6).
Afif menuturkan, pihaknya tidak ingin terjebak dalam perang isu yang seringkali muncul jelang Pilkada. Afif pun mengimbau kepada para tokoh ataupun petinggi Parpol tidak mengeluarkan pernyataan yang hanya menimbulkan polemik.
"Ini kan kita juga harus pahami situasi di mana perang isu perang antar tim juga di situasi terakhir jelang pemilihan ini bisa menentukan. Jadi kami juga enggak mau terjebak untuk kemudian menyikapi semuanya," beber Afif.
Terakhir Afif menegaskan, setiap laporan akan ditindaklanjuti. Pihaknya tidak melihat laporan tersebut datang darimana. Yang jelas, kata Afif, selama dikuatkan dengan bukti dan ditemukan adanya tindak pidana pemilu dipastikan akan ditindaklanjuti.
"Intinya kami terbuka dan memposisikan semua posisi yang sama. Kalau ada laporan, kalau ada temuan, akan kami tindaklanjuti. Begitu ya," dia menambahkan.
Reporter: Moch Harunsyah
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Waketum PAN yakin SBY memiliki data terkait netralitas aparat di Pilkada
4 Langkah SBY bikin politik menghangat
Jokowi tanggapi kritik SBY soal netralitas TNI Polri: Silakan lapor Bawaslu
SBY akan bertemu Wapres JK sore ini
Mendagri: Misal saya menteri berhenti rumah dibersihkan, kok digeledah
Kapolda Jabar & Pangdam Siliwangi tegaskan bakal sanksi aparat tak netral di Pilkada