Ini kementerian yang seharusnya tidak boleh diisi orang parpol
Sebelum melakukan reshuffle, Presiden Jokowi diminta membuat dulu kriteria kerja tiap kementerian.
Isu reshuffle kabinet yang tengah ramai ternyata menjadi perhatian tersendiri bagi beberapa kalangan. Beberapa pihak pun kemudian menebak-nebak siapa menteri yang nantinya akan digeser oleh Presiden Jokowi.
"Harusnya presiden dan wapres menentukan dulu bagaimana kriteria untuk tiap kementerian, tapi ini enggak. Dampaknya, semua orang bisa merasa jadi menteri," kata mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, dalam diskusi 'Menteri Politisi dan Bukan, Bagus Mana?' di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6).
Said kemudian mengungkapkan jika ada beberapa kementerian san lembaga negara yang memang seharusnya tidak diisi oleh menteri dari partai politik.
"Ada kementerian dan lembaga yang tidak boleh diisi oleh orang parpol karena bisa dibelokkan untuk berbagai kepentingan. Seperti misalnya kementerian Pertanian sebaiknya jangan, Kemenkes, Pendidikan, PU, Kemensos, ESDM," ujar Said.
Atas hal itu pun Said menekankan sarannya kepada Presiden Jokowi untuk membuat kriteria untuk tiap kementerian.
Baca juga:
Minta jatah 5 menteri, PDIP coba goyang Rini dan Andi Widjajanto
Politikus PDIP sebut Pramono Anung layak gantikan Rini Soemarno
Politikus PDIP sebut Rini & Andi Widjajanto berpeluang di-reshuffle
Menteri Yasonna Laoly soal reshuffle: Mainkan
Jokowi panggil Muhaimin Iskandar ke Istana, bahas reshuffle?
Pramono Anung bantah PDIP minta jatah lima menteri
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Siapa yang berhak menentukan susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Kapan Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng? Pada 5 September 2023 ini, Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.