Ini konsep Jokowi soal internasional & ketahanan nasional

Kedepankan diplomasi bukan militer

Capres Joko Widodo memberikan pandangan terkait penyelesaian masalah tapal batas dan pencari suaka tanpa merusak hubungan dengan negara lain. Menurut Jokowi solusi dari persoalan tapal batas dan pencari suaka tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara militer, tetapi harus dengan cara diplomasi.

"Jika ada benturan kita diplomasi pemerintah dengan pemerintah, dengan cara seperti itulah masalah tapal batas kita, bisa kita selesaikan. Tapi kalau belum selesai masih bisa solusi tanpa perang, kalau mentok-mentok ya kita bawa ke Mahkamah Internasional," ujar Jokowi saat debat capres ketiga di hotel Holiday Inn, Minggu (22/6).

Menurut Jokowi, diplomasi harus benar-benar dilakukan secara cermat dan se-intensif mungkin. Sehingga kepentingan nasional, rakyat tidak terganggu dengan adanya benturan dengan negara lain tersebut.

"Kita bisa mengirim diplomat yang baik, setiap problem ada solusi, setiap masalah ada solusi. Tapal batas, suaka kita cari solusi lewat diplomasi, tanpa memikirkan ke depan kita menyelesaikan dengan perang atau militer," ujar Jokowi.

Pesawat tanpa awak jaga wilayah lautan

Capres Jokowi menyatakan yang menjadi prioritas untuk diselamatkan adalah kekayaan laut Indonesia. Menurut Jokowi, dari data yang dia peroleh setiap tahunnya Rp 300 triliun kekayaan laut Indonesia dicuri negara asing.

"Ke depan kita harus punya drone atau pesawat tanpa awak di 3 kawasan. Kita bisa melihat kekayaan kita yang diambil oleh kapal-kapal di wilayah perairan kita," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, pesawat tanpa awak itu bisa digunakan untuk pertahanan, mengejar pelaku ilegal fishing dan juga untuk mengejar pelaku illegal logging yang sangat merugikan Indonesia.

"Tapi sebelumnya ketahanan ekonomi ini harus diperjelas, batas ekonomi kita diperjelas. Titik pusat pengendaliannya bisa di Sulawesi, Kalimantan, atau di Jakarta. Tetapi di barat, tengah dan timur harus di bangun. Tanpa ini sangat sulit mendeteksi kekayaan laut kita. tanpa ini sulit TNI kita mendeteksi," imbuhnya.

Lindungi TKI di luar negeri

Dalam debat capres ketiga yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan topik: Politik Internasional dan Ketahanan Nasional, capres Joko Widodo (Jokowi) berjanji memprioritaskan perlindungan TKI.

"Prinsip dasar politik luar negeri kita adalah bebas aktif untuk mempertahankan tanah air. Pertama kali kami ingin memberi perlindungan kepada warga negara Indonesia (TKI)," kata Jokowi dalam paparan visi misinya, Minggu (22/6).

Dia berhenti sejenak lalu menyampaikan belasungkawa terhadap insiden tenggelamnya kapal yang dinaiki TKI di Malaysia.

"Saya ingin menyampaikan duka sedalam-dalamnya atas kecelakaan kapal TKI di Malaysia," ucap dia.

Dukung kemerdekaan Palestina

Capres Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungannya pada kemerdekaan Palestina. Jokowi juga mendukung Palestina menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Saya dan JK mendukung penuh Palestina menjadi negara merdeka dan mendukung penuh Palestina menjadi anggota penuh Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," kata Jokowi dalam pemaparan visi misi di debat capres di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (22/6).

Dalam debat capres kali ini, tema yang diangkat adalah politik luar negeri dan ketahanan nasional. Jokowi mengatakan politik bebas aktif adalah politik luar negeri yang dijalankan Indonesia.

Siap perang jaga kedaulatan Indonesia

Ketika debat capres ketiga, saat mendapat pertanyaan dari capres Prabowo tentang menjaga kedaulatan. "Kira-kira strategi Anda seandainya wilayah kita diklaim dan diduduki bangsa lain bagaimana?"

Jokowi menjawab tetap akan mengedepankan diplomasi antarpemerintah kedua negara. "Kalau masalahnya yang belum jelas misalnya batas maritim atau patok, diplomasi yang akan kita kedepankan," ujarnya.

Namun bila wilayah yang diduduki jelas-jelas merupakan wilayah kedaulatan Indonesia, Jokowi menegaskan, dia tidak akan ragu-ragu. "Apapun akan kita lakukan kalau itu wilayah kita, hal-hal yang menyangkut kedaulatan akan kita buat ramai Pak. Jangan dipikir saya tidak bisa tegas kalau itu menyangkut benar-benar kedaulatan kita. Jangan dikira saya tidak bisa tegas, karena tegas adalah berani memutuskan dan berani mengambil resiko, apapun akan saya pertaruhkan," pungkas Jokowi.

Sebagai penegasan, usai debat wartawan menanyakan kembali ke Jokowi mengenai maksud dari maksud kata 'rame' dalam jawaban tersebut. Dia mengatakan yang dimaksudkan adalah perang.

"Kalau itu jelas menduduki daerah yang menjadi kekuasaan kita, mengganggu kedaulatan kita, daratan dan lautan. Sudah saya sampaikan akan rame, itu adalah perang," jelasnya usai debat ketiga di Hotel Holiday Inn, Jakarta Utara, Minggu (22/6).

Namun Jokowi menegaskan, sebelum menunjukkan sikap perang, perlu ditelisik lebih lanjut mengenai wilayah yang sedang dipermasalahkan. Karena harus dipastikan terlebih dahulu bahwa itu benar wilayah Indonesia.

"Tapi itu bukan di perbatasan yang belum jelas loh ya. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau di tanah kita yang sudah pasti daulat kita di situ," tegasnya.

Percaya diri di depan Australia

Menanggapi pernyataan pertanyaan hubungan Indonesia dan Australia yang pasang surut Jokowi menyatakan ada dua hal penting dalam pandangannya mengenai hubungan Indonesia dengan Australia.

"Satu ada ketidakpercayaan ini masalah trust, sehingga beberapa waktu lalu ada kasus penyadapan. Ke depan diplomasi pemerintah dengan pemerintah, pelaku bisnis dengan pelaku bisnis, antar masyarakat dengan masyarakat harus dilakukan, inilah yang bisa mengurangi ketegangan, konflik-konflik, dan gesekan. Diplomasi pendidikan, budaya harus terus kita galakkan."

"Kedua, kewibawaan. Kita ini dianggap negara yang lebih lemah. Ke depan, kehormatan, kewibawaan negara harus menjadi catatan khusus bagi presiden, jangan sampai diremehkan, dilecehkan gara-gara kita dianggap lemah," ujar Jokowi.

Hadabi AEC, Dubes jadi marketer

Capres Jokowi yang diberi kesempatan menyatakan bahwa apa yang diperlukan saat ini guna menghadapi ASEAN Economic Community (AEC). Diperlukan tempat pelatihan untuk meningkatkan mutu dan daya saing masyarakat Indonesia.

"Kita sudah dalam waktu yang mepet, tempat latihan atau balai latihan kerja pemuda sudah harus dikerjakan. Mau tidak mau harus kita hadapi AEC," ujar Jokowi.

Menurutnya, dalam misi perdagangan para Dubes Indonesia terutama yang berada di negara ASEAN harus jadi ujung tombak.

"Diplomasi perdagangan kita. Dubes kita harus jadi marketer, mampu memasarkan produk-produk kita, baik UKM maupun produk-produk di daerah," ujar Jokowi.

Ikut beri solusi konflik laut China selatan

Dalam salah satu sesi debat capres ke-3 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), capres nomor urut satu Prabowo Subianto bertanya tentang pandangan Jokowi soal peran Indonesia soal konflik di Laut China Selatan.

Jokowi menjawab, masalah itu merupakan urusan dua negara lain. Tetapi kalau Indonesia bisa masuk dan berperan akan menjadi lebih baik.

"Tapi perlu kita amati, perlu kita cek, apakah kita masuk ke sebuah konflik, yang justru membuat kita berhubungan tidak baik dengan salah satu blok atau tidak," ujarnya, dalam debat capres dengan tema: Politik Internasional dan Ketahanan Nasional, Minggu (22/6).

Gubernur DKI Jakarta non-aktif itu melanjutkan, kalau Indonesia yakin bisa memberi jalan keluar dengan strategi diplomasi, maka harus masuk. Sebaliknya, kalau tidak yakin bisa masuk lebih baik tidak usah ikut-ikutan.

"Tetapi yang jelas masalah nasional kita menjadi nomor satu. Kita ingin masuk ke kawasan regional dengan catatan-catatan kita bisa ikut menyelesaikan masalah-masalah itu," ujarnya.

"Tetapi kalau kita tidak mempunyai sebuah solusi yang bener, sebuah jalan keluar yang bener, proses diplomasi yang memberi manfaat untuk apa?"

Jokowi mengimbuhkan, setahu dia sejauh ini konflik Laut China Selatan tidak memiliki dampak apa-apa dengan Indonesia. Namun demikian, peran Indonesia tetap diperlukan untuk memberi jalan keluar lebih agar konflik tidak menimbulkan gejolak dan dinamika tidak baik di kawasan Asia.

"Peran itu saya kira bisa diselesaikan dengan cara strategi. Tetapi kalau peran itu tidak ada gunanya untuk apa?" kata Jokowi menegaskan.