Ini Nama-nama yang Disebut Masuk Bursa Pemilihan Ketum PPP
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) segera menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 14-16 Desember 2019 mendatang.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) segera menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 14-16 Desember 2019 mendatang. Dalam. Mukernas itu PPP akan memilih ketua umum.
Sudah ada beberapa nama yang disiapkan untuk maju dalam pemilihan ketua umum. Mulai dari Suharso Monoarfa, Arsul Sani, Akhmad Muqowam, Amir Uskara dan Margiono.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
"Kalau pun yang ada saat ini kan ada beberapa yang disebut di antaranya pelaksana tugas ketum, Mardiono, Arsul Sani, Muqowam, ada juga ketua fraksi PPP Amir Uskara waketum itu yang disebut punya peluang maju sebagai ketum PPP," kata Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (19/11).
Baidowi mengatakan pemilihan bisa saja dilakukan secara musyawarah mufakat. Namun jika tidak bisa mencapai kesepakatan maka akan ditempuh mekanisme voting.
"Prinsip pemilihan itu satu musyawarah mufakat, kalau tidak tercapai lalu pemilihan kalau lihat spiritnya sepertinya musyawarah mufakat bisa jadi salah satu opsi, tapi tidak menutup opsi lain karena sama-sama legal dan konstitusional," ungkapnya.
Tak Ada Dualisme di PPP
Menjelang Mukernas, Baidowi memastikan tak ada dualisme di internal PPP. Pasalnya, kader PPP menyadari selama lima tahun ini energi habis hanya untuk mengurus masalah internal.
"Belakangan mulai sadar, hikmahnya dari merosot suara PPP semua jadi terkejut bahwa kalau masih begini terus PPP akan tenggelam. Maka kemudian timbul kesadaran bersama semua elemen partai harus bersama-sama menyelamatkan partai ini," ucapnya.
"Kami luruskan bahwa kepengurusan PPP satu, tidak ada yg lain. Tidak ada siapa pun selain yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM," kata Baidowi.
Baidowi mengingatkan bahwa dualisme di PPP sudah berakhir saat Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Romahurmuziy melalui putusan PK Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 pada 12 Juni 2017.
Adanya keputusan tersebut, menurut Baidowi, menganulir putusan kasasi nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang memenangkan PPP kubu Djan Faridz.
"Tidak ada dualisme, sudah selesai," tegas dia.
Diketahui, Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta Humphrey R Jemat dan Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa memberi sinyal akan bersatu kembali. Sinyal ini terlihat saat pertemuan di kediaman Hamzah Haz beberapa hari lalu.
(mdk/ded)