Jaga Pilkada Serentak 2024, Beri Rakyat Kebebasan Memilih Calon Pemimpinnya

Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun ini bisa menjadi tolak ukur praktik demokrasi yang sesuai dengan perundang-undangan.

Pilkada Serentak 2024 tinggal menghitung hari. Sejumlah pihak diingatkan untuk menahan diri jangan ada yang memainkan isu agama hanya untuk memenangkan kontestasi.

Pakar Komunikasi Politik Hendri Satrio mengatakan, penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun ini bisa menjadi tolak ukur praktik demokrasi yang sesuai dengan perundang-undangan. Keputusan diambil dalam menentukan pilihan tidak berasal dari pengaruh eksternal.

"Harapannya adalah masing-masing calon-calon kepala daerah, KPU dan Bawaslu bisa menjalankan demokrasi dengan baik," ujar Hendri dalam keterangannya, Kamis (21/11).

"Calon-calon yang terpilih memang benar adalah pilihan rakyat, bukan pilihan yang dipaksakan kelompok tertentu terhadap pilihan rakyat. Semoga calon-calon terbaiklah yang menang dan berhasil menjadi pemimpin di daerah itu," tambahnya.

Dia juga masih melihat penggunaan instrumen agama pada perhelatan politik memang bukanlah hal baru. Menurutnya, konsep moderasi beragama selama ini diusung Pemerintah cara efektif menjembatani berbagai perbedaan masyarakat.

"Maka dari itu moderasi beragama adalah hal utama yang harus dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia," kata Hensat sapaan Hendri.

Hensat menguraikan narasi dan propaganda ideologi transnasional bisa mendapatkan tempat karena masih ada ketimpangan sosial dan ekonomi dirasakan masyarakat. Menurutnya, tidak ada cara yang lebih efektif dibandingkan dengan meningkatkan kesejahteraan.

"Pada saat masyarakat sejahtera, kebutuhan ekonominya terpenuhi maka tingkat kepercayaan terhadap Pancasila akan semakin besar," tuturnya.

Terkait dengan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan efektif, rendahnya tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat dikhawatirkan menjadi pintu masuk mudahnya politisasi agama.