Jelang pilkada serentak, KPU diminta tegas kepada petugas di daerah
Dari data yang diperoleh DKPP masih banyak petugas KPI di daerah yang melakukan pelanggaran, salah satunya kode etik.
Politikus Partai Golongan Karya, Andi Sinulingga masih meragukan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan kepala daerah serentak yang sedianya mulai dilaksanakan pada Desember mendatang. Andi menilai dari data yang diperoleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih banyak petugas KPI di daerah yang melakukan pelanggaran, salah satunya kode etik.
"DKPP sudah banyak melakukan pemecatan terhadap oknum KPU itu. Ini harus diselesaikan dengan cepat," kata Andi dalam diskusi bertema 'Siapkah Pilkada Serentak?' di Gado-gado Boplo, Jalan Gereja Theresia Nomor 41 Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/3).
Andi mendesak KPU Pusat menyeleksi ketat penyelenggara Pilkada di daerah. Sebab, fenomena oknum KPU nakal sangat terlihat secara terang di daerah pelosok. Kendati begitu Andi mendukung pelaksanaan Pilkada serentak.
"Kalau ricuh di tiga daerah mungkin bisa diatasi, tapi kalau hampir seluruh daerah ricuh itu sangat bahaya. KPU harus netral dalam penyelenggaraan pilkada serentak," tandasnya.
Sebelumnya, dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2014, DKPP memecat 165 penyelenggara pemilu, baik dari kalangan KPU maupun Bawaslu. Catatan buruk itu merupakan sebagian kecil dari total penyelenggara Pemilu 2014 yang diadukan ke DKPP.
Dalam tahun tersebut, DKPP menerima 740 pengaduan kode etik terkait pileg dan pilpres. Seluruhnya berisi 3.960 nama penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu di level pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota.
Berdasarkan data DKPP ada 3.261 penyelenggara pemilu di bawah KPU yang dilaporkan pascapileg, sedangkan pascapilpres hanya 99 orang. Anggota Bawaslu yang dilaporkan selama pileg dan pilpres tercatat 600 orang, mulai level pusat hingga TPS.
Baca juga:
Pilkada serentak dinilai rawan konflik
Target menang 75 pilkada, PPP kubu Romi konsolidasi ke daerah
SK Menkum HAM terbit, Agung Laksono makin pede garap Pilkada 2015
Golkar kubu Agung Laksono persiapkan diri untuk Pilkada serentak
Bawaslu akui bakal banyak sengketa di pilkada serentak
Perludem temukan pembengkakan dana kampanye pilkada dalam Draf PKPU
Kisruh Golkar diyakini tak berpengaruh pada Pilkada Kabupaten Serang
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang didemo Mayjen Purn Sunarko di KPU? Soenarko menjelaskan, tuntutan yang akan disuarakan adalah mendesak agar KPU tidak mengumumkan hasil pemilu yang dianggapnya curang. Soenarko pun berharap, aksinya nanti bisa menjadi pengingat bagi penyelenggara pemilu.
-
Siapa yang mengklaim telah meretas situs KPU? Pelaku kejahatan siber dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data DPT dari situs tersebut.
-
Apa yang terjadi pada aplikasi Sirekap KPU di dapil DKI Jakarta II? “Dalam hitungan tersebut terdapat penggelembungan jumlah perolehan suara yang bila dijumlahkan melebihi jumlah DPT DKI Jakarta II,” kata Kiki, Minggu (18/2).
-
Mengapa KPU didirikan? KPU didirikan sebagai hasil dari reformasi politik pasca Orde Baru.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).