JK ingatkan pemilihan ketum Golkar tak boleh main belakang
"Semua yang tidak demokratis harus diluruskan, jangan kembali ke orde baru," kata Jusuf Kalla.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) angkat bicara terkait wacana syarat calon ketua umum (caketum) Partai Golkar yang dinilai tak lazim. Syarat caketum yang harus mengantongi dukungan 10 DPD I dan 30 persen DPD II ini diduga guna menjegal caketum yang banyak bermunculan.
"Saya sering katakan kalau partai itu adalah tonggak demokrasi bangsa. Karena tonggak demokrasi maka partai itu pun harus demokratis, cara ambil keputusannya, cara cari ketua umumnya. Tidak boleh memaksa, tidak boleh main belakang itu partai yang betul, jadi semua yang tidak demokratis harus dihentikan," kata Jusuf Kalla di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11).
Menurut mantan ketua umum Partai Golkar ini, dalam sebuah suksesi kepemimpinan partai politik harus menempuh jalan demokratis. Tak boleh ada paksaan dari elit partai untuk memuluskan jalan salah satu kandidat calon ketua umum.
"Ya semuanya yang tidak demokratis harus diluruskan. Jangan terjadi pemaksaan intimidasi, zaman dulu boleh pas orba (orde baru). Zaman sekarang enggak, jangan kembali ke orde baru dong," terang dia.
Sebelumnya politisi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa membeberkan DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical) ditengarai mempunyai strategi guna mendorong terjadinya aklamasi memilih kembali Ical sebagai ketua umum dalam Munas IX Golkar awal tahun depan.
Agun mengungkapkan DPP Partai Golkar akan membuat persyaratan yang mempersulit kandidat calon ketua umum Golkar lain untuk maju.
"Syaratnya (kandidat calon ketua umum) harus mendapat dukungan dari 10 DPD Provinsi dan 30 persen DPD Kabupaten/Kota. Itu sungguh-sungguh persyaratan untuk menjegal calon yang lain," beber Agun di Jakarta, Jumat (7/11) malam.
Menurut Agun yang paling demokratis adalah memberikan kesempatan kepada siapapun yang sudah masuk kategori kader Golkar baik di pusat maupun daerah, untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum pada munas selaku ajang tertinggi kedaulatan partai.
"Berikan kesempatan itu. Yang paling demokratis adalah tanpa persyaratan dukungan yang menyulitkan seperti itu," kata Agun.
Agun menilai dengan persyaratan semacam itu Ical ingin melenggang sendirian dan memperpanjang jabatan sebagai ketua umum dalam Munas IX dengan jalan aklamasi.
"Ujung-ujungnya dia ingin melenggang sendirian agar aklamasi," terang dia.
Agun minta Ical belajar dari pengalaman, dan berkaca diri dengan melihat capaian PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela) selama memimpin.
Baca juga:
Desakan para caketum Golkar ke Ical agar Munas demokratis
Akal-akalan agar Ical kembali terpilih jadi ketum Golkar
Pernyataan bersama para caketum Golkar desak Ical gelar Munas
Hajriyanto: Syarat caketum Golkar didukung 10 DPD I tak lazim
Nyalon ketum lagi, Ical disebut-sebut kantongi 400 suara
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.
-
Kapan Partai Golkar memutuskan mengusung Gibran? Keputusan diambil dalam Rapimnas Golkar pada Sabtu (21/10).
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.