Jokowi Ancam Reshuffle Kabinet, PKS Tegaskan Konsisten Oposisi
"Wajar juga Pak Jokowi marah. Tapi sebetulnya yang bikin Pak Jokowi marah Pak Jokowi sendiri. Karena ketika pemerintahan periode kedua dibentuk," kata dia.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempersilakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi merombak susunan kabinet alias reshuffle. Menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif orang nomor satu di Indonesia. Mardani menegaskan, partainya tetap akan menjadi pihak yang berada di luar pemerintahan.
"Pak Jokowi mau reshuffle monggo, kita serahkan kepada Jokowi. PKS oposisi, kita akan awasi biar publik mendapatkan haknya. PKS InsyaAllah konsisten oposisi," ujar Mardani Ali Sera dalam diskusi Menanti Perombakan Kabinet, Sabtu (4/7).
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
Mardani menunggu sikap nyata Jokowi terkait tindaklanjut atas pidatonya di sidang kabinet tersebut. Mardani menyebut wajar jika Jokowi geram melihat kinerja para pembantunya tersebut.
"Wajar juga Pak Jokowi marah. Tapi sebetulnya yang bikin Pak Jokowi marah Pak Jokowi sendiri. Karena ketika pemerintahan periode kedua dibentuk," kata dia.
Lebih lanjut, Mardani menilai ada tiga sudut pandang ketika Jokowi berpidato yakni, dari segi aktor, sistem, dan kultur. Dari sudut aktor, kata Mardani, wajar jika Presiden Jokowi marah terhadap menterinya.
"Karena ketika pemerintahan periode kedua dibentuk saya sudah mengusulkan agar Kementerian tidak 34. 20 sampai 25 itu sudah maksimal. Jangankan antar Kementerian antar Dirjen saja sinergi dan kolaborasinya kadang-kadang susah," kata dia.
Mardani mengusulkan agar Presiden Jokowi merampingkan struktur pemerintahan, sejalan dengan adanya wabah Covid-19. Ia menilai ada beberapa kementerian yang bisa disatukan padukan untuk saat ini.
"Misalnya gini, Kementerian Pertanahan Kementerian energi dengan Kementerian PUPR itu bisa disatukan. Itu infrastruktur akan luar biasa sekali. Lalu Kementerian Sosial disatukan dengan Kemendagri. Ini akan membuat Pak Jokowi punya pembantu yang powerfull dan anggarannya besar. Berani enggak Pak Jokowi," kata dia.
(mdk/ray)