Jokowi bisa evaluasi kabinet dengan dua cara ini

"Jangan sampai ada menteri menjalankan kekuasaannya sendiri."

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research dan Consulting (SRMC) menilai rencana perombakan Kabinet Kerja hendaknya dilakukan setelah pemerintah menyusun daftar agenda prioritas. Setelah itu, barulah dilakukan evaluasi.

"Jokowi tidak jelas bentuk reshuffle seperti apa. Harusnya mempertegas kembali agenda prioritasnya seperti apa," kata Djayadi Hanan dalam diskusi di Jakarta, Kamis (9/7).

Soal evaluasi kabinet, menurut Djayadi, bisa dilakukan dua cara, yakni melalui teknokrasi dan politik. Cara teknokrasi yakni melihat kapasitas kerja dalam kabinet dan solidaritas bersama presiden menjalankan program pemerintah.

"Serta evaluasi politik, jangan sampai ada menteri menjalankan kekuasaannya sendiri. Mereka juga harus paham politik dan hukum," jelas dia dalam diskusi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik Salim Said justru menyerahkan kebijakan reshuffle berdasarkan keinginan dan kebutuhan pimpinan negara.

"Itu tergantung kesenangan beliau butuh atau tidak. Saya melihatnya, reshuffle sebagai sesuatu yang dipaksakan. Karena banyak menteri yang disodorkan kepada beliau, tanpa pilihan dari Presiden," kata Salim.

Salim melihat pemilihan menteri justru datang dari keinginan para pemimpin partai pendukung. Bagi dia, Jokowi seharusnya berani memilih dan menjadi dirinya sendiri.

Baca juga:
Reshuffle kabinet bikin menteri tak tenang kerja dan pengusaha resah
Menteri Marwan gandeng 10 universitas bangun daerah tertinggal
Menteri Marwan gandeng 10 universitas bangun daerah tertinggal
Disebut bakal gantikan Menteri Yuddy, ini jawab Eva Sundari
Desmond sebut Gerindra tertarik jika Jokowi tawari kursi menteri
Jusuf Kalla dinilai paling bernafsu dorong reshuffle kabinet