Jokowi Disebut Cawe-Cawe Pilpres 2024, PAN: Mungkin Ada Timses Deg-Degan Jantungnya
"Tidak ada pelanggaran hukum dan Undang-undang jika Presiden sering bertemu, berdiskusi, bertukar-pikiran dengan pimpinan partai koalisi pemerintah," kata Viva.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga angkat suara terkait sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap cawe-cawe atau ikut campur tangan dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Dia menilai, sikap Jokowi masih dalam koridor yuridis dan etis.
"Tidak ada pelanggaran hukum dan Undang-undang jika Presiden sering bertemu, berdiskusi, bertukar-pikiran dengan pimpinan partai koalisi pemerintah," kata Viva, kepada wartawan, Selasa (9/5).
-
Kapan pengumuman calon wakil presiden Ganjar Pranowo? PDI Perjuangan bersama partai koalisi secara resmi mengumumkan nama bakal calon wakil presiden Mahfud MD untuk mendampingi Capres Ganjar Pranowo, Rabu, 18 Oktober 2023.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
"Bahkan hal tersebut harus dilakukan agar jalannya pemerintahan bisa baik, kuat, untuk mewujudkan clean government and good governance," sambungnya.
Menurutnya, jabatan presiden merupakan jabatan politik dan jabatan publik. Sehingga, jika bicara soal politik, atau ikut ke dalam proses politik, adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari sebagai keniscayaan (taken for granted).
"Kalau diundang oleh partai koalisi pemerintah, lalu berdiskusi soal masa depan bangsa, mendengarkan aspirasi, masa enggak boleh sih," ucapnya.
Dia pun kembali menegaskan, jika Presiden Jokowi tidak pernah melarang siapapun warga bangsa untuk maju berkontestasi di pilpres. Namun, menurutnya sering kali Presiden Jokowi menjadi korban dari playing victim, yang membangun narasi bahwa pemerintah melakukan penjegalan, pembegalan terhadap figur dan partai politik tertentu.
Viva menjelaskan, hal wajar jika Presiden Jokowi dekat dengan berbagai figur. Apalagi, dengan para menteri atau para gubernur yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat.
"Memang apa masalahnya jika presiden Jokowi condong ke figur yang menurutnya dapat melanjutkan pembangunan dan melakukan perubahan buat bangsa dan negara?" ujarnya.
Dia menilai, sudah selayaknya Presiden Jokowi tidak boleh netral di pemilu 2024. Sebab, harus aktif memonitor agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar, jujur dan adil, berkualitas dan berintegritas, aman dan damai.
Presiden juga mesti bertanggungjawab agar pemilu sebagai jalan demokrasi yang konstitusional akan membawa kemajuan dan kebaikan bagi bangsa dan negara.
"Atau mungkin dugaan saya saja, jangan-jangan karena kepuasan publik yang masih tinggi di atas 70% kepada pemerintahan presiden Jokowi, lalu ada tim-tim sukses yang khawatir atau deg-degan jantungnya," imbuh dia.