Jokowi ingatkan batasan, PKS tegaskan #2019GantiPresiden sesuai UU
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus penggagas gerakan #2019GantiPresiden Mardani Ali Sera menegaskan, para peserta deklarasi kelompok tersebut selalu mengikuti aturan yang ada. Termasuk pemberitahuan kepada Kepolisian.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus penggagas gerakan #2019GantiPresiden Mardani Ali Sera menegaskan, para peserta deklarasi kelompok tersebut selalu mengikuti aturan yang ada. Termasuk pemberitahuan kepada Kepolisian.
"Kita ngikuti selalu, semua izin UU yang kemarin itu kita ikuti semua, bahkan pemberitahuan," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9).
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden? Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.
Menurut Mardani, selama ini justru polisi yang enggan menerima surat pemberitahuan acara dari para peserta deklarasi #2019GantiPresiden. Kata dia, ketika para peserta mengajukan permohonan, Kepolisian tidak pernah diberikan surat tanda terima pemberitahuan.
"Tetapi polisi tidak mau menerima pemberitahuannya," ungkapnya.
"Kalau selama ini teman-teman mau ngasih surat pemberitahuan tidak dapat tanda terima surat pemberitahuan," sambungnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR ini enggan mengungkapkan alasan Polisi tidak pernah mengeluarkan surat tanda terima. Dia menyerahkan sepenuhnya pada para peserta deklarasi #2019GantiPresiden untuk menceritakannya.
"Teman-teman sih mau bikin penjelasan. Sebentar lagi teman-teman mau bikin penjelasan," ujarnya.
"Tentu, semua peraturan kita ikuti, tapi kan teman-teman tetap punya dasar yang konstitusional, hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat itu hak konstitusional, diatur konstitusi," ucapnya.
Sebelumnya, acara deklarasi #2019GantiPresiden di beberapa tempat sempat dicegah oleh Kepolisian. Alasannya demi keamanan.
Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip berpendapat dan berkumpul. Hal itu ia katakan dalam menanggapi soal pengadangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap massa gerakan #2019GantiPresiden di beberapa daerah.
"Tapi ingat ada batasannya. Yaitu aturan-aturan. Artinya apa? Polisi melakukan sesuatu itu untuk apa? Pertama ketertiban sosial untuk menjaga keamanan," kata Jokowi usai menghadiri pembekalan caleg Partai NasDem di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (1/9).
Baca juga:
Perang tagar Pilpres dinilai MUI lebih banyak mudarat ketimbang manfaat
Tanggapi Jokowi, PAN sebut #2019GantiPresiden bentuk kebebasan berpendapat diatur UU
Satpol PP Depok copot spanduk pro dan kontrak aksi 2019GantiPresiden
Polisi belum izinkan jalan sehat di Solo dihadiri Ahmad Dhani dan Neno Warisman
Acara jalan sehat dihadiri Neno & Ahmad Dhani, spanduk penolakan bermunculan