Jokowi larang menteri rapat di DPR: Kita juga harus pakai akal!
Menurutnya, DPR bisa saja memanggil para menteri jika masalah internal di DPR sudah selesai.
Presiden Joko Widodo melarang para menteri di kabinetnya hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Larangan itu dimuat dalam surat keputusan presiden yang dikeluarkan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.
Alasan Jokowi meminta para pembantunya menolak panggilan yang dilayangkan DPR karena mereka baru satu bulan bekerja. Sehingga belum ada ukuran kinerja yang bisa diperdebatkan dengan DPR.
"Karena menteri-menteri kabinet kerja baru bekerja dalam 1 (satu) bulan, jelas belum ada ukuran yang bisa diperdebatkan," kata Jokowi dalam akun Facebook Ir H Joko Widodo miliknya, Senin (24/11).
Menurutnya, DPR bisa saja memanggil para menteri jika masalah internal di DPR sudah selesai.
"Dan waktu kerja menteri sudah layak untuk diukur dalam periode yang pantas," katanya.
"Dalam melaksanakan tata negara kita juga harus menggunakan akal sehat. Semoga DPR bisa segera menyelesaikan problem internal secepatnya, agar pihak eksekutif tidak bingung dalam proses komunikasi politik dengan DPR," tandasnya.
Baca juga:
Sudah sebulan jadi presiden, Jokowi belum laporkan harta ke KPK
Mensesneg tegaskan tak ada persiapan hadapi interpelasi DPR
Jokowi: BBM naik puluhan kali, apa dulu pernah interpelasi?
Jokowi: Selamatkan awaknya, tenggelamkan kapal asing!
Ini alasan Jokowi larang menteri-menteri hadiri rapat di DPR
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Kenapa Jokowi mendorong DPR untuk segera membahas UU Perampasan Aset? Jokowi menilai perlunya penguatan regulasi untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. "Saya harap pemerintah DPR bisa segera membahas dan menyelesaikan UU Perampasan Aset," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/12). "Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,"
-
Apa yang dibahas Presiden Jokowi dan Presiden Marcos? Jokowi mengatakan dirinya akan membahas upaya meredakan ketegangan di Laut China Selatan. "Ya salah satunya (membahas Laut China Selatan)," jelas Jokowi sebelum bertolak ke Filipina melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (9/1/2024).