Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak dan Kampanye, Anies: Sebelumnya Kami Dengar Netral dan Mengayomi Semua

Calon Presiden (Capres) nomor urut satu, Anies Baswedan ikut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut, kepala negara boleh berkampanye dan memihak.

Anies mengaku, sebelumnya sempat mendengar pernyataan Jokowi yang tegas bicara netralitas.

"Ya menurut saya masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar, menimbang pandangan tersebut karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua," kata Anies saat kampanye di DIY, Rabu (24/1).

Menurut Anies, ahli hukum tata negara akan lebih pas dalam menilai pernyataan Jokowi. Apakah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak. Setelah itu, Rakyat yang menilai.

"Monggo, para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan, apakah yang disampaikan oleh bapak presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita apa tidak?," kata Anies.

Indonesia adalah negara hukum. Berbagai aturan mengikat, termasuk kepada pejabat negara. Sehingga tidak bisa dilanggar karena kepentingan pribadi.

“Di mana semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum, bukan merujuk kepada selera, bukan merujuk kepada kepentingan yang mungkin menempel pada dirinya, mungkin menempel kepada kelompoknya, bernegara itu mengikuti aturan hukum," jelas Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, rakyat juga sudah kritis. Bisa mencerna dan menilai pernyataan tersebut berdasarkan aturan hukum.

"Jadi kita serahkan kepada aturan hukum, menurut aturan hukumnya bagaiamana Inikan bukan selera, saya setuju atau tidak setuju, aturan hukumnya bagaimana, karena kita ingin negara ini negara hukum," ucap Anies.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden tertentu di Pemilu 2024.

Jokowi menegaskan itu menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal adanya menteri di kabinet Jokowi yang secara terang mendukung kandidat tertentu.

“Itu hak demokrasi setiap orang, setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh lho memihak,” kata Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (24/1).

Jokowi menambahkan, jika ada menteri atau dirinya sebagai presiden akan berkampanye maka dilarang menggunakan fasilitas negara.

“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” tegas Kepala Negara.


Reporter: Winda Nelfira/Liputan6.com