Jokowi soal Pilkada: Emang yang dipilih DPRD tidak korupsi

Bagi Jokowi, RUU Pilkada telah merampok hak rakyat.

Presiden Terpilih Joko Widodo menyatakan pengesahan Undang-Undang Pilkada lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah merebut hak rakyat. Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk bersama-sama merebut kembali haknya dari partai politik.

"Nanti MK dululah. Ya masyarakat saja, karena hak politiknya direbut oleh partai, ya direbut kembali," ujar Jokowi saat menghadiri pertemuan Perhimpunan Nasional Aktivis 98 di di B Hotel Denpasar, Bali, Sabtu (27/9).

Menurut Jokowi, ia tidak akan menjadi wali kota dan gubernur jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Untuk itu, ia berkeyakinan jika dukungan rakyat sangat kuat kepada pelaksanaan pilkada langsung. Melihat keputusan DPR kemarin, Jokowi mengaku sangat kaget atas pilihan DPR RI mengesahkan UU Pilkada Lewat DPRD.

"Coba bayangkan, kalau pilkada tak langsung. Mana mungkin DPRD pilih saya jadi wali kota Solo saat itu dan jadi gubernur DKI Jakarta. Lagi seneng-senengnya berdemokrasi, enggak ada hujan enggak ada angin direbut. Saya aja kaget, apalagi rakyat," ungkap Jokowi.

Jokowi ragu jika alasan Pilkada lewat DPRD untuk efisiensi anggaran. Baginya, masih banyak cara untuk melakukan penghematan anggaran. Bahkan, ia yakin masih banyak pos-pos anggaran di KPU yang masih bisa dihemat.

"Bisa aja dilakukan pilkada serentak, bisa aja diaudit. Kalau diaudit secara detail kan pasti ada yang bisa diefisienkan," jelasnya.

Jokowi juga tidak sepakat dengan anggapan bawah pilkada langsung membuat kepala daerah mudah melakukan korupsi.

"Katanya pilihan langsung banyak korupsi, apa hubungannya dengan korupsi, emang yang dipilih DPRD tidak korupsi?" tandasnya.

Baca juga:
Priyo Budi sebut pilkada via DPRD juga demokratis
Antara Wiji Thukul, RUU Pilkada dan #ShameOnYouSBY
RUU Pilkada, SBY & Amien Rais dinilai memberi teladan mengerikan
Walk out, Demokrat & SBY dinilai tak tulus suarakan rakyat
Pilkada kembali lewat DPRD, Presiden SBY didemo WNI di Amerika