Juni, PKB evaluasi dukungan pada Jokowi
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan syarat kepada Presiden Joko Widodo jika ingin kembali didukung di Pilpres 2019. Salah satunya menyangkut agenda keumatan yang wajib dilakukan oleh pemerintahan Jokowi.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan syarat kepada Presiden Joko Widodo jika ingin kembali didukung di Pilpres 2019. Salah satunya menyangkut agenda keumatan yang wajib dilakukan oleh pemerintahan Jokowi.
Salah satu bentuk agenda keumatan ialah program pemberdayaan ekonomi yang langsung menyasar rakyat kecil.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Bagaimana tanggapan Prabowo atas Jokowi yang memenangkan Pilpres 2014 dan 2019? Prabowo memuji Jokowi sebagai orang yang dua kali mengalahkan dirinya di Pilpres 2014 dan 2019. Ia mengaku tidak masalah karena menghormati siapapun yang menerima mandat rakyat.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
"Agenda ekonomi umat sangat penting," ujar Wasekjen PKB, Daniel Johan kepada merdeka.com, Senin (2/4).
Sejumlah program pemerintah Jokowi dirasa belum memenuhi agenda keumatan yang menjadi syarat PKB kembali mendukung tahun depan. Misalnya, terkait larangan penggunaan cantrang bagi nelayan.
Dia mengatakan, banyak nelayan yang merupakan warga NU pada akhirnya tak memiliki pekerjaan karena kebijakan yang salah.
"Itu nelayan banyak warga NU yang nganggur karena kebijakan yang enggak benar," kata Daniel.
Selain itu, dia juga mengkritik kebijakan pemerintah menaikkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
"PNBP saja dinaikkan seratus persen. Edan," kritiknya.
Daniel mengatakan, program Jokowi yang dinilai tak berhasil akan menjadi masukan pada saat musyawarah pimpinan nasional (muspimnas) PKB pada Juni nanti. Apakah kemudian akan dijadikan salah satu indikator untuk mempertimbangkan kembali mengusung Jokowi pada Pilpres 2019, ia mengatakan belum tahu.
"Belum tahu. Akan dibahas di muspimnas Juni nanti. Tentu akan menjadi salah satu masukan," jelasnya.
Namun di satu sisi, pihaknya juga mengapresiasi penetapan Hari Santri oleh Presiden Jokowi. "Kita apresiasi kalau Hari Santri itu," kata Daniel.
Baca juga:
Prabowo 'cek ombak' dukungan sebelum deklarasi Capres
Prabowo akui kerap bertemu Gatot Nurmantyo, bahas Pilpres?
Sandi minta bakal calon pendamping Prabowo angkat isu ekonomi kerakyatan
Gatot Nurmantyo: Kalau rakyat menghendaki saya siap jadi presiden
'Saya Prabowo menjalankan Sumpah Prajurit dan Membela UUD 1945'
Spanduk dukungan Gatot bermunculan di sudut Ibu Kota
Buya Syafii sebut jika Pilpres cuma satu calon buka peluang pemimpin otoriter