Kabut asap makin parah, Ketua DPR desak aturan buka lahan diperketat

Setnov juga mengimbau seluruh anggota DPR harus lebih peka terhadap permasalahan daerah pemilihannya.

2015-10-26 10:41:03

Kabut Asap

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto mendesak seluruh peraturan mengenai izin pembukaan lahan evaluasi untuk diperketat. Menurutnya, peraturan yang ada hanya sebatas Lurah dan Camat tak efektif.

"Untuk itulah DPR akan mengkaji betul-betul untuk mengevaluasi izin-izin pembakaran hutan," kata Setya di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/10).

Setnov, sapaan akrabnya, berharap penanganan bencana nasional asap masih perlu di evaluasi lebih lanjut semua aspek, DPR dan pihak Kementerian terkait. "Melalui Menko Polhukam sudah melakukan langkah-langkah bersama," tuturnya.

Maka dari itu, dirinya juga mengimbau seluruh anggota DPR harus lebih peka terhadap permasalahan daerah pemilihannya, terutama yang terkena kabut asap.

"Kita harapkan juga anggota DPR di dapilnya segera mungkin melihat keadaan di daerah masing-masing," pungkasnya.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/noe)

DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat

DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat.

berita video 5 bulan yang lalu

Prosedur Laporan ke Polisi Dikeluhkan Korban KDRT

Kondisi A sempat lumayan parah sehingga tidak bisa bangun selama dua hingga tiga hari.

KDRT 3 bulan yang lalu

DPR Ingatkan Menkes Tak Langgar Aturan soal Turunan UU Kesehatan

Merujuk pada aturan itu, kata dia melanjutkan, aturan turunan UU Kesehatan harus selesai paling lambat pada 8 Agustus 2024.

menkes 4 bulan yang lalu

DPR Ingatkan Menkes Tak Langgar Aturan soal Turunan UU Kesehatan

Merujuk pada aturan itu, kata dia melanjutkan, aturan turunan UU Kesehatan harus selesai paling lambat pada 8 Agustus 2024.

menkes 4 bulan yang lalu

DPR Sebut Anggaran Kementerian Pertahanan Capai Rp155 Triliun

Rapat untuk pagu anggaran indikatif Kemenhan dilaksanakan secara tertutup karena menyangkut pembahasan alutsista dan pertahanan.

berita populer 5 bulan yang lalu

DPR Terus Kaji Pemotongan Gaji untuk Tapera

Herman ingin aturan yang dibuat oleh pemerintah itu akan baik dan tidak akan memberatkan masyarakat.

Tapera 6 bulan yang lalu

Puan Berharap Pemilihan Ketua DPR Sesuai Undang Undang

Sebanyak 580 anggota DPR terpilih periode 2024-2029 akan dilantik pada Selasa (1/10).

DPR 2 bulan yang lalu

DPR dan KPU Rapat Bahas Antisipasi Bila Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024

DPR RI bersama KPU, Bawaslu dan Pemerintah akan melakukan rapat dengar pendapat untuk mengantisipasi bila kotak kosong menang dalam Pilkada 2024.

kotak kosong pilkada 2 bulan yang lalu

Ahli: Jika DPR Buat Aturan Berbeda dari Putusan MK, Bisa Dibatalkan Lagi saat Digugat di MK

Titi menegaskan bahwa putusan MK tidak boleh disimpangi oleh semua pihak.

Putusan MK 3 bulan yang lalu

Puan: Kami selalu Terbuka Atas Kritik dan Otokritik

Kepada seluruh anggota dewan juga, Puan mengingatkan agar DPR semakin dituntut untuk cepat bertindak dalam merespons urusan-urusan rakyat

DPR 3 bulan yang lalu

Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Hak Angket 8 bulan yang lalu

DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).

DPR 7 bulan yang lalu

DPR Pastikan Pengesahan RUU Pilkada Batal, Calon Daftar Pakai Putusan MK

DPR Pastikan Pengesahan RUU Pilkada Batal, Calon Daftar Pakai Putusan MK.

berita video 3 bulan yang lalu