Kaesang Gabung PSI Pertanda Hubungan Jokowi dan Megawati Renggang?

Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Bergabungnya Kaesang memperlihatkan hubungan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memang sedang tidak baik-baik saja.

"Jadi saya melihatnya ada kerenggangan hubungan antara Megawati dan PDIP itu dengan masuknya Kaesang ke PSI,"

kata pengamat politik Ujang Komarudin kepada wartawan, Senin (25/9).

merdeka.com

Jokowi dan Megawati dinilai sudah lama merenggang. Terlihat dari sikap PDIP yang kerap kontra dengan Jokowi.

Seperti penolakan kehadiran Timnas Israel di Piala Dunia U-20 sampai masalah penanganan Covid-19. PDIP juga menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

"Banyak sekali rentet kekecewaan atau penolakan atau hubungan antara PDIP dan Jokowi begitu. Dan itu tidak bisa dibantah," kata Ujang.

Hubungan panas adem Jokowi dan Megawati itu membuat kepala negara tidak nyaman. Akhirnya Jokowi mengizinkan putranya untuk gabung PSI.

"Jadi saya melihat bahwa hubungan itu ya naik turun panas adem dan sebagai sebuah katakan mereka menganggap keluarga ya banyak konfliknya banyak persoalan banyak tidak nyaman. Ketidaknyamanan Jokowi itu membuat Kaesang masuk ke PSI," kata Ujang.

Apalagi Jokowi tidak punya posisi yang sentral di PDIP. Hanya kader dan petugas partai biasa. Karena hubungan tidak bagus itu membuka peluang Kaesang gabung PSI.

PSI mendapatkan keuntungan apabila Kaesang menjadi ketua umum. PSI mendapatkan limpahan suara pendukung Jokowi.

"Karena bagaimana pun Jokowi di PDIP hanya anggota. Hanya kader petugas partai tidak jadi petinggi, tidak punya pengaruh besar di partai. Sehingga dalam konteks itu, pertama hubungan tidak bagus, lalu tidak ada ketidaknyamanan akhirnya memberikan peluang kepada kaesang untuk masuk ke PSI. Nanti bisa jadi diproyeksikan jadi ketum PSI. Kesempatan PSI dan kaesang untuk menaikan suara PSI karena Jokowi masih presiden,"

kata Ujang.

Menurut Ujang, PDIP punya aturan satu keluarga harus satu partai. Seperti Gubernur Maluku Murad Ismail dipecat karena istrinya bergabung dengan PAN. Kalau PDIP menjalankan aturan partai, seharusnya Jokowi juga dipecat.

"Walaupun itu hak pribadi hak keluarga Jokowi, tapi jangan lupa di PDIP ada aturan satu keluarga satu partai. Ada gubernur maluku utara dipecat karena istrinya gabung partai lain. Tetapi dalam konteks Kaesang, apakah berani PDIP memecat bahkan PDIP mengklarifikasi bahwa kalau beda KK boleh, itu kan argumentasi dibuat-buat harusnya konsisten saja, pecat saja begitu tapi kan tidak mungkin memecat presiden," paparnya.

"Dalam konteks itu ada hubungan tidak baik Jokowi dengan PDIP," tutur Ujang.