'Kalau PAN dikasih jatah kursi menteri, apa partai lain gak marah?'
"Partai-partai lainnya dalam KIH sudah berdarah-darah loh memenangkan Jokowi-JK,” kata Mutty.
Isu reshuffle kabinet jilid II berhembus makin kencang seiring kabar Presiden Jokowi yang meminta Partai Amanat Nasional (PAN) menyetor lima usulan nama kadernya ke Istana. Hal tersebut terjadi tak lama setelah masuknya PAN ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Menanggapi hal tersebut Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem, Luthfi A Mutty memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah telah mengakomodir PAN ke dalam kabinet. Namun dia geram jika PAN benar-benar mendapat jatah kursi pada reshuffle kabinet jilid II yang diperkirakan dilakukan pertengahan November atau setelah Pilkada serentak nantinya.
Sebab menurutnya PAN bukanlah partai yang ikut susah payah mendukung pencalonan Jokowi-JK untuk menjadi presiden silam.
”PAN kan baru-baru saja masuk, kalau kemudian di tengah jalan dikasih jatah kursi menteri apa partai lain gak marah. Partai-partai lainnya dalam KIH sudah berdarah-darah loh memenangkan Jokowi-JK,” kata Mutty di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10).
Di sisi lain, menurutnya dengan rencana ditariknya PAN ke dalam kabinet kerja mengisyaratkan bahwa koalisi tanpa syarat batal. Sebab baginya ketika upaya PAN menawar kursi kabinet diakomodasi Presiden. Hal ini akan mempengaruhi pendapat publik terhadap dinamika internal kabinet. Selain itu, ia juga khawatir persepsi publik akan menilai presiden inkonsisten dengan keputusannya.
“Kalo konsisten tidak perlu (reshuffle) dengan membagikan kursi tersebut,” tuturnya.
Meski begitu, anggota Komisi II DPR ini mengakui bahwa reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Reshuffle ini dinilai sebagai evaluasi Presiden setiap tahun terhadap kinerja para pembantunya yang dinilai tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian, Luthfi berharap presiden lebih hati-hati mengocok ulang kabinet.
"Jika hal itu dilakukan secara serampangan, sekedar untuk mengakomodir kepentingan salah satu partai pendukung dan melenceng dari konsensus awal, maka akan merusak hubungan antar partai di dalam koalisi sendiri," pungkasnya.
Baca juga:
PKS sarankan Jokowi hati-hati soal reshuffle agar tak gaduh
Ekonom: Jokowi lebih baik perbaiki ekonomi ketimbang reshuffle
MenPAN Yuddy: Menteri tak ada yang pusing soal isu reshuffle
Prasetyo disebut bakal dicopot, NasDem beberkan alasan Kejagung lesu
Rizal Ramli: Mungkin ada reshuffle jilid II, kita akan lebih hebat
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana untuk memberantas KKN di Indonesia? Maka, pidato saya begitu terpilih, saya kumpulkan ASN saya, bapak ibu, mulai hari ini tidak ada korupsi, mulai hari ini tidak ada gratifikasi. Mulai hari ini tidak ada jual beli jabatan. Mulai hari ini tidak ada sogok sogokan,” jelas dia.
-
Kapan Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng? Pada 5 September 2023 ini, Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng.
-
Kapan Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Siapa yang berhak menentukan susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).