Kebijakan-Kebijakan Populis Pemerintahan Jokowi pada 2019
Pemerintahan Jokowi pada 2019 telah membuat kebijakan-kebijakan populis. Disorot lawan politik.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 2019 mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis. Kebijakan-kebijakan itu sempat disorot lantaran muncul pada 2019 nanti.
Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan populis pemerintahan Jokowi pada 2019:
-
Bagaimana tanggapan Prabowo atas Jokowi yang memenangkan Pilpres 2014 dan 2019? Prabowo memuji Jokowi sebagai orang yang dua kali mengalahkan dirinya di Pilpres 2014 dan 2019. Ia mengaku tidak masalah karena menghormati siapapun yang menerima mandat rakyat.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Harga BBM Turun
Pemerintahan Jokowi akan menurunkan harga BBM mulai Januari 2019. Direktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto mengatakan Pertamina sudah berkomitmen untuk menurunkan harga BBM non subsidi mengikuti penurunan harga minyak dunia yang terjadi belakangan ini. Paling lambat penurunan harga BBM non subsidi dilakukan Januari 2019.
Djoko menjelaskan Pertamina tidak langsung menurunkan harga BBM non subsidi, sebab harus menghabiskan stok yang dibeli sebelum harga minyak mengalami penurunan. Harga BBM yang turun mulai dari Premium sampai Pertamax.
Tarif Dasar Listrik Tak Naik
Tak hanya penurunan harga BBM, tarif dasar listrik juga tak akan naik pada 2019. Meskipun kurs Dolar Amerika Serikat dan harga minyak dunia sedang bergejolak.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Andy Noorsaman Sommeng menjelaskan untuk meringankan beban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam memproduksi listrik, akan dioptimalkan penyerapan sumber energi primer pembangkit listrik yang berasal dari dalam negeri.
Andy juga punya gagasan agar tarif listrik tetap terjangkau dan biaya produksi listrik ringan. Caranya dengan mematok harga gas maksimal khusus untuk sektor kelistrikan, hal ini sudah diterapkan pada komoditas batubara yang dipatok maksimal USD 70 per ton.
Gaji PNS, TNI dan Polri Naik 5 persen
Tahun 2019 nanti, akan ada kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 5 persen, mendapat THR dan gaji ke-13. ASN yang dimaksud meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan belanja tahun depan mencakup total anggaran gaji dan tunjangan.
"Untuk memenuhi kewajiban penggajian yang ada saat ini dan juga menampung kebijakan penggajian 2019 yang mencakup pemberian gaji ke-13, THR termasuk untuk pensiunan, serta kenaikan gaji pokok 5 persen kepada semua ASN," kata Askolani.
Dana untuk pensiunan juga disiapkan sebesar Rp 117 triliun untuk tahun depan.
Dana Kelurahan
Presiden Jokowi berjanji memberikan dana untuk setiap kelurahan. Prinsipnya dana kelurahan ini seperti dana desa. Pemerintah mengusulkan Dana Kelurahan sebesar Rp 3 triliun yang akan digelontorkan pada 2019. Presiden Joko Widodo menjelaskan rencana penganggaran Dana Kelurahan bertujuan membantu rakyat. Dengan adanya Dana Kelurahan, para Lurah bisa memperbaiki selokan, pembangunan fasilitas umum, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di daerah masing-masing.
Namun, usulan itu memantik perdebatan sengit. Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno menduga ada muatan politis di balik alokasi Dana Kelurahan tersebut. "Kalau misalnya (cair) di tahun politik, 2019 ini pasti masyarakat bisa menilai sendiri kok apakah ada udang di balik batu," kata Sandi.