Ketika Prabowo Tak Lagi jadi Jagoan PKS
Kini, Pemilu 2024 di depan mata. PKS tampak sudah menutup diri untuk kembali mendukung Prabowo sebagai Capres untuk ketiga kalinya. Meskipun, Gerindra telah deklarasi akan mengusung mantan Danjen Kopassus tersebut kembali pada Pemilu 2024.
"Saya dan PKS ada hubungan khusus, mereka enggak mau dikatakan sekutu tapi ingin dikatakan sebagai segajah. Mereka tidak meninggalkan Prabowo dan Gerindra di kala sulit, jadi Prabowo tidak akan meninggalkan PKS," kata Prabowo.
Ungkapan itu dikatakan Prabowo saat menghadiri Milad PKS ke-20 pada 2018 lalu, jelang Pemilu 2019.
-
Kenapa KEK Singhasari penting? KEK Singhasari berkonsentrasi pada platform ekonomi digital untuk bersinergi dengan perkembangan antara bisnis pariwisata dan ekonomi digital.
-
Mengapa PKS unggul di DKI Jakarta dalam Pemilu 2024? Tercatat PKS unggul dengan perolehan 1.012.028 suara.
-
Kenapa BPH Migas dan Gubernur Sulawesi Utara menandatangani PKS? "Penandatanganan PKS ini dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran. BPH Migas perlu menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Kapan GKI Purbalingga didirikan? “Baru Januari kemarin saya ditasbihkan di sini,” kata Pendeta Andya. Pendeta Andya mengatakan, pada 5 Mei 2024 kemarin, gereja itu sudah berusia 81 tahun.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
Hubungan PKS dan Gerindra kala itu memang sangat dekat. Bahkan sejak Pemilu 2014, Gerindra dan PKS berkoalisi mendukung Prabowo sebagai Capres melawan Jokowi.
Namun perjuangan politik keduanya selalu terhempas di Pemilu. Dua kali pemilu, koalisi Gerindra dan PKS selalu kalah. Hingga akhirnya, Prabowo memutuskan untuk bergabung dengan pemerintah Jokowi. Pemenang Pemilu 2019.
Sementara PKS, kukuh pada pendiriannya untuk tetap berada di pihak oposisi PDIP, sebagai partai penguasa.
Kini, Pemilu 2024 di depan mata. PKS tampak sudah menutup diri untuk kembali mendukung Prabowo sebagai Capres untuk ketiga kalinya. Meskipun, Gerindra telah deklarasi akan mengusung mantan Danjen Kopassus tersebut kembali pada Pemilu 2024.
Hal ini tercermin dalam hasil Pemira PKS yang digelar jelang Pemilu 2024. Hasilnya, tak ada nama Prabowo sebagai tokoh yang potensial didukung PKS pada pemilu dua tahun mendatang.
Enam tokoh potensial yang didukung PKS ini muncul setelah dilakukan Musyawarah Majelis Syura (MMS) VII di Bandung pada 14-15 Agustus 2022.
Tokoh tersebut memiliki tiga kriteria utama. Yaitu memiiki karakter nasionalis-religius, berpeluang besar untuk menang, dan menjadi simbol perubahan untuk Indonesia yang lebih baik.
Ketua Bidang Humas DPP PKS Ahmad Mabruri mengungkapkan, mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
"Nasionalis religius bisa Anies Baswedan, Sandiaga Uno, AHY, Ridwan kamil, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto," kata Ahmad Mabruri, saat dihubungi merdeka.com, Minggu (18/9).
Selain itu, PKS juga terus menjalin komunikasi dengan Partai NasDem, Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN dan PPP yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) serta Partai Gerindra.
"Kita jalin komunikasi dengan semua kandidat dan partai. Membangun Indonesia perlu kolaborasi semua elemen bangsa. Partai tersebut yakni NasDem, Demokrat, Golkar, PKB, PAN,PPP, Gerindra," ucapnya.
Meski sudah melakukan komunikasi dengan Partai Gerindra dan PAN, Ahmad Mabruri mengakui, nama ketua umum dari masing-masing partai tersebut yakni Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan tidak masuk radar yang bakal di usung PKS sebagai capres di Pemilu 2024.
Hal itu menimbulkan pertanyaan, terlebih Prabowo Subianto merupakan salah satu tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi di berbagai lembaga survei.
Namun, Ahmad Mabruri enggan menjelaskam secara detail mengapa Prabowo dan Zulhas tak masuk capres radar PKS.
"Saya juga kurang tahu kenapa nama-nama ini jarang dibicarakan," imbuhnya.
Mabruri hanya menegaskan, tidak tertutup kemungkinan PKS kembali berkoalisi dengan Gerindra. Meskipun, tokoh yang didukung adalah Sandiaga. Bukan Prabowo.
Mabruri yakin, keputusan Gerindra mencapreskan Prabowo belum tentu final. Masih bisa berubah seiring dengan dinamika politik yang berkembang jelang Pemilu 2024.
"Dengan komposisi pemilih muda yang hampir 60 persen, saya pikir Sandi lebih menarik buat anak muda," tegas dia.
Alasan PKS
Sementara itu, DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi mengungkap, alasan Prabowo tidak masuk dalam bursa calon Presiden untuk di Pilpres 2024. Salah satunya, karena kader tidak menginginkan Prabowo diusung menjadi Capres PKS.
"Tidak adanya nama pak Prabowo dalam nama-nama yang berkembang tersebut, lebih karena tidak terlalu terpotret dalam aspirasi akar rumput saja," kata Ketua Departemen Politik kepada wartawan, Senin (19/9).
Menurut Nabil, kader PKS ingin ada penyegaran sosok pemimpin Indonesia mendatang. Oleh karena itu, pihaknya beranggapan Indonesia butuh banyak figur calon pemimpin agar menambah pilihan bagi rakyat.
"Semangatnya kan PKS ingin ada penyegaran kepemimpinan nasional," ujar Nabil.
Meski demikian, kata Nabil, PKS sebenarnya tidak menutup kerja sama dengan Gerindra di Pilpres 2024. PKS masih terbuka komunikasi dengan Gerindra terkait koalisi.
"Bukan berarti kami menutup pintu komunikasi dan kerja sama politik. Kami masih meyakini banyak tikungan-tikungan politik di depan," ujar dia.
Dia menambahkan, koalisi partai politik ditentukan oleh banyak faktor. Sementara, situasi politik sekarang masih sangat dinamis.
"Masih banyak hal yang perlu dikalkulasi untuk sampai pada kesepakatan final terkait platform dan figur yang akan diusung," ungkap Nabil.
(mdk/rnd)