Ketua DPP Golkar: Mahyudin jadi pimpinan MPR karena penugasan partai
Ketua DPP Golkar bidang pemenangan pemilu wilayah Sumatera, Indra Bambang Utoyo menegaskan, Mahyudin bisa menjabat sebagai pimpinan MPR karena perintah partai. Sehingga dia merasa aneh jika, Mahyudin menolak diganti karena beracuan pada UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3.
Politikus Partai Golkar Mahyudin melakukan perlawanan. Dia menolak digantikan oleh Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto dari wakil ketua MPR sesuai perintah DPP Partai Golkar.
Ketua DPP Golkar bidang pemenangan pemilu wilayah Sumatera, Indra Bambang Utoyo menegaskan, Mahyudin bisa menjabat sebagai pimpinan MPR karena perintah partai. Sehingga dia merasa aneh jika, Mahyudin menolak diganti karena beracuan pada UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
-
Kapan Partai Golkar memutuskan mengusung Gibran? Keputusan diambil dalam Rapimnas Golkar pada Sabtu (21/10).
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.
-
Siapa yang mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Mahyudin berkeras tak mau diganti. Dasarnya, UU MD3 menyatakan bahwa pimpinan MPR baru bisa diganti jika orang yang menjabat meninggal dunia, mengundurkan diri atau tak bisa bekerja dalam jangka waktu tertentu.
"Memang bisa berbeda sudut pandangnya. DPP melihat seseorang duduk jadi pimpinan di DPR maupun MPR itu adalah penugasan dari Partai. Sehingga bila partai memutuskan untuk menarik atau mengganti ya itu haknya partai. Namun saya baru tahu bila UU MD3 isinya begitu, jadi bisa bertentangan dengan konsep penugasan partai," kata Indra saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (19/3).
Perihal sikap keras Mahyudin, menurut Indra, itu akan ada konsekuensi tersendiri. Tapi dia lebih memilih, agar DPP Golkar melakukan pendekatan dengan membuka dialog bersama. Jika hal itu buntu, maka Golkar mau tidak mau harus bertindak tegas.
"Ya berarti Mahyudin tidak merasa dia ditugaskan partai, dan berpatokan pada isi UU MD3. Menurut saya sih harus ada komunikasi Partai dengan Mahyudin. Dan bila setelah ada komunikasi Mahyudin tetap tidak mau, ya akan ada risiko sanksi atas keputusan itu," jelas Indra lagi.
Pimpinan MPR Mahyudin ©mpr.go.id
Seperti diketahui, dalam rapat pleno DPP Golkar Minggu (18/3) kemarin, diputuskan bahwa Titiek Soeharto menggantikan Mahyudin sebagai wakil ketua MPR. Namun sayang, Mahyudin menolak dan menganggap hal itu bertentangan dengan UU MD3.
Malah, Mahyudin melakukan perlawanan. Dia mengungkap bahwa Titiek Soeharto jadi pimpinan MPR karena deal tak maju di Munaslub melawan Airlangga Hartarto. Mahyudin juga mengkritik keras kepemimpinan Airlangga.
"Dia (Airlangga) bilang cuma rotasi. Penyegaran. Supaya Pak Mahyudin banyak jabatan, jadi kalau nanti yang akan datang mau dipromosikan ke menteri gampang. Kan bullshit (omong kosong) aja yang begitu," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/3).
Meski demikian, Mahyudin membantah adanya isu pelengseran itu karena menjadi saksi yang meringankan mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Anggota Dewan Pakar Partai Golkar ini mengaku kala itu hanya menegakkan keadilan saja.
"Enggak juga. Saya mau jadi saksi karena dasar kita memperjuangkan keadilan untuk semua orang. Apa yang saya ketahui tentang Fraksi Golkar, ya saya sampaikan sesuai fakta. Kalau tidak sampaikan sesuai fakta baru melanggar aturan," tandasnya.
Baca juga:
Bakal dicopot dari wakil ketua MPR, ini reaksi keras Mahyudin buat Airlangga
Melawan, Mahyudin sebut Titiek Soeharto tak maju Munaslub karena kursi pimpinan MPR
Golkar tunggu isyarat Jokowi bahas cawapres dengan parpol pendukung
Tolak mundur dari pimpinan MPR, Mahyudin konsisten laksanakan UU MD3
Bahas pemenangan Pilkada & Pilpres, Golkar gelar Rakernas 22-23 Maret
Pleno Partai Golkar setujui Titiek Soeharto jadi pimpinan MPR gantikan Mahyudin
Setnov sayangkan Golkar ganti Mahyudin dengan Titiek Soeharto di MPR