Ketua DPP NasDem sebut Usulan PAN Minta RS Khusus Pejabat Menyakiti Perasaan Publik
Menurutnya, lebih tepat para anggota DPR sama-sama menyukseskan langkah pemerintah untuk mengendalikan laju penularan Covid-19. Bukan justru mengusulkan untuk membangun RS dan menempatkan hak istimewa yang tidak penting.
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyebut, usulan adanya RS khusus bagi pejabat berlebihan dan menyakiti perasaan publik. Dia mengatakan, hal itu justru membangun jurang pemisah antara rakyat dan pejabat.
"Usulan yang disampaikan untuk membangun RS Khusus bagi pejabat negara saya kira berlebihan dan akan menyakiti perasaan publik. Bukan saat ini mengusulkan hal yang justru membangun jurang pemisah," kata Willy, Kamis (8/7).
-
Bagaimana PNM memberdayakan nasabah? PNM bekerja untuk pemberdayaan nasabah melalui pembiayaan dan pendampingan. Pembiayaan dan pendampingan merupakan dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan satu dengan lainnya.
-
Apa fokus utama Partai Amanat Nasional (PAN) dalam visi masa depannya? Kedaulatan pangan menjadi salah satu isu yang akan dikawal Partai Amanat Nasional (PAN) ke depan.
-
Siapa yang dilibatkan dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam disertasi Kombes Pol Dr. Yade Setiawan Ujung? Analisis ini menawarkan wawasan berharga tentang pentingnya kerjasama antar-sektor dan koordinasi yang efektif antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam menghadapi krisis kesehatan.
-
Apa yang terjadi pada kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Kasus Covid-19 meningkat di Ibu Kota menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
-
Siapa yang memimpin PNM saat ini? Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyabet penghargaan Top 100 CEO 2023 dari Infobank Media Group di Four Seasons Hotel Jakarta, Selasa, (5/11/20230).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
Menurutnya, lebih tepat para anggota DPR sama-sama menyukseskan langkah pemerintah untuk mengendalikan laju penularan Covid-19. Bukan justru mengusulkan untuk membangun RS dan menempatkan hak istimewa yang tidak penting.
"Ada banyak cara agar masyarakat termasuk anggota DPR ini terlindungi dari pandemi selain menuntut pendirian RS Eksklusif. Promosi Pembatasan mobilitas, hidup sehat dan prokes, mendorong tempat-tempat isoman berbasis RT/RW dengan dukungan fasilitas yang memadai, dan banyak lainnya," tuturnya.
Willy mengatakan, gotong royong yang ditunjukan warga saat ini harusnya menjadi pembelajaran penting. Anggota DPR, kata dia, sepatutnya mendorong gotong royong seperti itu.
"Dan kalau perlu ikut memfasilitasinya sesuai daerah pemilihan masing-masing. Tentu sebagai anggota DPR juga perlu mendorong lahirnya kebijakan negara yang dapat menjadi payung hukum Tindakan cepat tanggap dalam masa kedaruratan bagi aparatur pemerintah," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wasekjen DPP PAN Rosaline Irine Rumaseuw mengusulkan adanya rumah sakit khusus pejabat negara. Menurutnya, pemerintah lupa menyediakan fasilitas kesehatan untuk pejabat negara ketika virus corona merebak.
"Pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara. Saya tahu ada RSPAD. Tapi begitu corona lahir, kementerian kesehatan harus mulai waspada. harus sudah mulai waspada," ucapnya dalam acara rilis survei persepsi netizen terhadap penanganan Covid-19 pada Rabu (7/7).
Menurutnya, pejabat negara harus diistimewakan. Sebab, mereka memikirkan negara dan rakyatnya. Dia sedih pejabat harus datang ke emergency rumah sakit hingga terlunta-lunta.
"Saya sedih, saya hadapi, sampai saya punya satu teman, komisi II, tiga hari lalu baru meninggal. Saya sampai mengemis-ngemis saya punya ketua fraksi PAN, saya punya teman dari wakil ketua komisi IX, saya punya ketua umum PAN semua mengemis-ngemis ke (RS) Medistra sampai ada ruangan. itu sampai segitunya," ungkapnya.
Maka dari itu, Rosaline mendorong adanya rumah sakit khusus pejabat negara. Ia peduli terhadap kesehatan rekan-rekannya di DPR.
"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada RS khusus buat pejabat negara. segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," pungkasnya.
Baca juga:
PKS Tak Setuju RS Khusus Pejabat: Sudah Banyak Fasilitas Pejabat dari Uang Rakyat
Waketum PPP: Usulan Soal RS Khusus Pejabat Bentuk Diskriminasi
MPR Minta Wasekjen PAN Cabut Usulan RS Khusus Pejabat: Keselamatan Rakyat Tertinggi!
Kerabatnya Meninggal, Diduga Jadi Alasan Politikus PAN Usul RS Khusus Pejabat
Warga Banyak Ditolak Akibat Penuh, Usulan RS Khusus Pejabat Dinilai Cederai Keadilan
PDIP Tolak RS Khusus Pejabat: Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat