LIVE

Ketua DPR minta tak ada praktik mahar politik di pilkada serentak

"Sekarang kan semuanya itu di dalam Pilkada harus betul-betul secara jujur, adil, dan dipilih oleh rakyat," kata Setya.

Pilkada Serentak

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto meminta agar mahar politik antara calon kepala daerah dan partai tak lagi ada di pilkada serentak. Menurut dia, seorang pemimpin haruslah bersih dari praktik-praktik kotor tersebut.

"Tak boleh (mahar politik). Sekarang itu kan semuanya itu di dalam hal Pilkada itu harus betul-betul secara jujur, adil, dan dipilih oleh rakyat," kata ‎Novanto di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8).

Dia menjelaskan, masyarakat kekinian tidak mudah dibodohi. Mereka telah menjadi pemilih yang kritis. Maka dari itu lobi politik dalam Pilkada sebaiknya dihindari.

"Rakyat sekarang ini kan benar-benar mengerti dan mengetahui masalah-masalah yang terbaik buat para pemimpinnya. Jadi sekarang yang paling bagus itu memang harus tidak ada mahar-mahar lagi. Enggak boleh," tuturnya.

Baca juga:
Perppu bumbung kosong di pilkada dinilai berbahaya bagi demokrasi
Bumbung kosong bisa jadi solusi mengatasi calon tunggal pilkada
Haruskah Jokowi mengeluarkan Perppu calon tunggal pilkada serentak?
Marak calon tunggal, politikus PDIP tuding ada pihak buat skenario
Ini laporan resmi pendaftaran peserta Pilkada sampai hari terakhir
Calon Wawali Surabaya yang hilang ternyata mundur karena diminta ibu
Berkas pasangan Dimas-Babai di Pilkada Depok dikabarkan palsu

Orang lain juga bertanya?
(mdk/rnd)
DPR Mau Bikin Aturan Pemilihan Kades Diusulkan Lewat Partai Politik

Doli mengusulkan agar pencalonan dalam Pilkades pun menggunakan partai yang sudah ada.

pemilihan kepala desa
Pengamat Politik Nilai DPR Manuver Tunda Sahkan RUU Pilkada Demi Mengecoh Masyarakat

DPR bisa saja mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang tanpa sepengetahuan publik.

RUU Pilkada
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

DPR
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

DPR
Anggota DPR Minta Hakim MA Tolak Diintervensi di PK Mardani H Maming, Ingatkan Sumpah Jabatan

Penegakkan hukum harus terbebas dari segala bentuk pengaruh politik dan kekuasaan.

Mardani H Maming
RUU Dewan Pertimbangan Presiden Disepakati jadi Inisiatif DPR

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR

Dewan Pertimbangan Presiden
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Hak Angket
Puan Maharani Buka Peluang PDIP Masuk Kabinet Usai Pertemuan Prabowo-Megawati Terlaksana

Terkait dengan pertemuan dua pimpinan partai politik tersebut. Ketua DPR RI ini menyebut, tinggal menunggu waktu yang tepat saja.

Prabowo Subianto
Menko Luhut Tanggapi Heboh Putusan MK Ubah Syarat Pilkada: Ada Pihak yang Diuntungkan

Hasilnya, sebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD, dengan syarat tertentu.

Putusan MK
Usai Dilantik, DPR Bakal Adakan Rapat Konsultasi Bahas Tata Cara Penetapan Calon Ketua dan Wakil Ketua DPR

DPR juga membahas persiapan pengucapan sumlah janji dan terakhir penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara ke pimpinan terpilih.

DPR
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.

BKN
DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat

DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat.

berita video
Perolehan Kursi Perempuan di DPR Torehkan Sejarah Baru

Kehadiran calon anggota legislatif baru, baik di internal maupun dari partai lain, menjadi salah satu indikator kaderisasi partai politik berjalan dengan baik.

DPR