Ketua NasDem sebut kontrak politik Demokrat normatif, Jokowi sudah melakukan
Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani menilai lima syarat dukungan dalam kontrak politik Partai Demokrat telah dilakukan oleh Joko Widodo. Irma menganggap syarat-syarat tersebut hanya bersifat normatif saja.
Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani menilai lima syarat dukungan dalam kontrak politik Partai Demokrat telah dilakukan oleh Joko Widodo. Irma menganggap syarat-syarat tersebut hanya bersifat normatif saja.
"Menurut saya syarat yang disampaikan sangat normatif, dan memang itu yang seharusnya dilakukan semua tokoh yang ingin jadi presiden dan lima syarat itu sudah dilakukan Jokowi," kata Irma saat dihubungi merdeka.com, Jumat (13/7).
-
Bagaimana Demokrat akan mendekati partai lain? Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, ujarnya segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Kenapa Partai NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh Presiden? Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden. Diketahui, mekanisme itu termuat dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tengah dibahas DPR. "Benar kami menolak gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden," kata Taufik Basari, dalam keterangannya, Kamis (7/12).Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Bagaimana cara Partai NasDem memperjuangkan penolakan penunjukan Gubernur Jakarta? Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta. Selain itu, NasDem juga ingin adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya di wilayah Jakarta. "Kita menginginkan ada pilkada di tingkat provinsi dan kota madya. DPRD juga ada DPRD kota dan DPRD provinsi. Itu yang terus akan kita perjuangkan pada saat pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama dengan pemerintah," tegas Taufik.
Partai-partai yang tergabung dalam koalisi pendukung Jokowi disebut tak mempermasalahkan syarat-syarat yang diajukan oleh Demokrat itu.
"Karena syarat itu normatif saya kira enggak ada masalah," tegasnya.
Irma menyebut koalisi pendukung Jokowi sangat terbuka jika Demokrat ingin bergabung. Dia mengapresiasi salah satu poin dalam kontrak politik yang berisi Demokrat menolak Indonesia menjadi negara Islam demi menjaga keutuhan NKRI.
"Tentu makin banyak yang gabung akan makin baik," ujar Irma.
Soal kemungkinan Demokrat mengajukan kader menjadi cawapres, Irma menuturkan, koalisi akan membahas permintaan itu. Sebab, pihaknya tidak ingin masalah penentuan cawapres akhirnya membebani Jokowi.
"Wah kalau soal itu tentu harus dilihat lebih dulu elektabilitasnya. Karena jangan sampai cawapres justru malah membebani elektabilitas Jokowi kan," tandasnya.
Sebelumnya, Demokrat membuka opsi mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Tetapi, Demokrat akan meminta kesediaan capres dan cawapres untuk menandatangani kontrak politik dengan partai.
Poin pertama yakni mengenai ideologi capres dan cawapres. Mereka harus benar-benar memahami Pancasila sebagai dasar negara. Capres dan Cawapres harus mengamalkan penuh Pancasila.
Kedua di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. SBY menilai, rakyat saat ini sedang menghadapi sejumlah persoalan di bidang ekonomi dan kesejahteraan.
Ketiga, di bidang hukum dan keadilan. Rakyat berharap penegakan hukum berlangsung secara adil, pemberantasan korupsi tidak tebang pilih.
Keempat menyangkut politik dan demokrasi. Pertama, berharap pemimpin-pemimpin masa depan mendapatkan presiden dan wakil presiden taat konstitusi dan UU sistem ketatanegaraan yang berlaku.
Terakhir, pemimpin mendatang harus benar-benar bisa menjaga persatuan dan kerukunan sosial dan sikap antiradikalisme persatuan bangsa dan kerukunan atau harmonisasi penting ditegakan dalam kehidupan bangsa yang majemuk.
Baca juga:
Soal kontrak politik Demokrat, Hanura nilai SBY kehabisan jurus
Elite Demokrat bertemu Sekjen PDIP, tawarkan AHY jadi Cawapres Jokowi?
Usai pencalegan, Puan Maharani dan AHY bakal bertemu
Bertemu Hasto, Agus Hermanto akui bahas dukungan Demokrat ke Jokowi
Gerindra yakin Prabowo setuju dengan kontrak politik dan syarat koalisi Demokrat
Gerindra duga SBY tunggu gugatan ambang batas 20 persen untuk tentukan koalisi