Koalisi Jokowi diprediksi lebih lama tentukan cawapres ketimbang Prabowo

Persoalan di kubu Prabowo adalah soal mengerasnya kompetisi antara PKS dan PAN yang dalam persentasi kursi DPR RI relatif seimbang. PKS memiliki 40 kursi di DPR, sedangkan PAN sedikit lebih tinggi dengan 47 kursi.

2018-04-14 18:31:22

Koalisi Joko Widodo (Jokowi) dinilai akan butuh waktu lebih banyak untuk menentukan cawapres dibandingkan dengan kubu koalisi pendukung Prabowo Subianto. Sebab, menurut Deputi Institute for Transformation Studies (Intrans), Endang Tirtana, koalisi yang gemuk dan banyaknya nama cawapres akan menyulitkan koalisi Jokowi mencapai kata mufakat.

"Sementara Gerindra atau Parabowo Subianto hanya membutuhkan persetujuan dua parpol pendukung utama yakni PAN dan PKS," katanya dalam siaran pers, Sabtu (14/4).

Persoalan di kubu Prabowo, kata dia, adalah soal mengerasnya kompetisi antara PKS dan PAN yang dalam persentasi kursi DPR RI relatif seimbang. PKS memiliki 40 kursi di DPR, sedangkan PAN sedikit lebih tinggi dengan 47 kursi.

"Gerindra yang sudah memiliki modal dukungan pencalonan sebesar 13 persen kursi di DPR RI, sebenarnya tinggal membutuhkan 7 persen dukungan kursi untuk resmi maju sebagai capres pada pilpres 2019 mendatang. Artinya baik PKS maupun PAN memiliki posisi yang sama kuat untuk mengajukan cawapres pendamping Prabowo dalam Pilpres 2019 mendatang," jelasnya.

Dia mengatakan, Majelis Syuro PKS sudah lebih dulu membaca bakal kerasnya gesekan di internal koalisi Prabowo. Sebelum Prabowo dipastikan maju, PKS sudah mengumumkan 9 nama yang diajukan PKS untuk menjadi capres dan cawapres.

Artinya, kata dia, PKS tentu menginginkan posisi cawapres Prabowo. Upaya dan keinginan kuat itu makin terasa setelah PKS menggertak pasca mandat kepada Prabowo diumumkan. Saat itu, PKS mengeluarkan pernyataan belum tentu mengusung Prabowo Subianto.

"PKS sedikit bermain api, tidak mudah menggertak seorang Prabowo, apalagi skenario dua partai hampir pasti. Demokrat adalah satu-satunya parpol yang tersisa, dengan asumsi PKB tidak akan berpaling dari Jokowi. Persoalannya gabungan jumlah kursi PKS dan Demokrat tidak mencukupi syarat 20 persen untuk mengusung capres dan cawapres. Artinya yang harus dilakukan PKS sebenarnya bukanlah menggertak Gerindra dan Prabowo, tapi melakukan persuasi dan meyakinkan Prabowo bahwa calon yang didorong oleh PKS akan melengkapi apa yang belum dimiliki oleh Gerindra," katanya.

Sementara itu, PAN, dinilainya, berbeda dengan PKS. Partai besutan Zulkifli Hasan itu lebih menahan diri untuk berbicara mengenai cawapres yang akan diajukan mendampingi Prabowo.

Menurutnya, Zulkifli Hasan dalam berbagai kesempatan selalu menghindari memberi pernyataan mengenai apakah PAN akan mendorong namanya menjadi cawapres Prabowo. Padahal jika dihitung, sosok Zulkifli Hasan memiliki semua kriteria untuk mendampingi Prabowo.

"Bagaimanapun PAN tidak bisa dilepaskan dari nama Muhammadiyah sebagai salah satu Ormas Islam terbesar di Indonesia. Belum lagi sosok Amin Rais yang kini muncul kembali dengan kritikan-kritikan kepada Jokowi. Kehadiran Amin Rais tentu bisa dijadikan salah satu faktor pendongkrak elektabilitas. Nama besar, karakter oposisi sejati, latar belakang jaringan Muhammadiyah merupakan faktor penguat untuk elektabilitas Prabowo," katanya.

Dia menilai, dibanding PKS, Zulkifli Hasan dan PAN jauh lebih menguntungkan Prabowo dalam hal nama cawapres. Menggandeng Zulkifli Hasan jauh lebih menguntungkan dibanding menggandeng PKS dengan risiko ditinggalkan PAN.

Selain itu, posisi Zulkifli Hasan sebagai Ketua DPR juga bakal menguatkan elektabilitas Prabowo, plus dukungan dari Amin Rais yang tentu masih memiliki basis pendukung setia di Muhammadiyah.

"Ini tentu berbeda, jika Prabowo akan mengusung nama lain di luar PKS dan PAN. Namun dengan sangat terbatasnya ruang koalisi akibat syarat 20 persen dukungan kursi, maka PKS dan PAN pasti akan mencoba untuk mendapatkan tiket cawapres dari Prabowo," katanya.

(mdk/dan)