Koalisi Pemerintah Akui Ikuti Sikap Jokowi Tunda Pembahasan RUU Pemilu
Presiden Joko Widodo bersikap menolak RUU Pemilu. Sebab menurut Jokowi sebaiknya undang-undang terkait kepemiluan tidak melulu diubah menjelang Pemilu.
Partai koalisi pemerintah kini satu suara untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilu di DPR RI. Partai koalisi pemerintah mengakui mengikuti sikap Presiden Joko Widodo.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, sebagai partai koalisi pemerintah harus memiliki kesamaan pandangan dengan pemerintah. Golkar akhirnya memutuskan untuk menunda pembahasan RUU Pemilu.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa perbedaan utama antara Pemilu dan Pilkada? Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memiliki perbedaan yang signifikan dalam aspek pemilihan pemimpin.
-
Apa perbedaan utama dari Pemilu dan Pilkada? Meskipun sama-sama proses demokratis untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, terdapat perbedaan Pemilu dan Pilkada mendasar yang perlu diketahui masyarakat.
-
Apa saja jenis-jenis tindak pidana pemilu yang diatur dalam UU Pemilu? Jenis-jenis tindak pidana pemilu diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu, yaitu Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU Pemilu. Di antara jenis-jenis tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut: 1. Memberikan Keterangan Tidak Benar dalam Pengisian Data Diri Daftar PemilihPasal 488 UU PemiluSetiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.Data diri untuk pengisian daftar pemilih antara lain mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, gelar, alamat, jenis kelamin, dan status perkawinan.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Apa arti Pemilu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu atau Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Menurut Ketua Komisi II DPR RI ini, ada diskusi antara Presiden Jokowi dengan pimpinan partai politik koalisi.
"Saya kira ada diskusi-diskusi yang sangat intensif antara pemerintah dengan pimpinan partai politik kami sehingga pada akhirnya kemudian sampai pada suatu kesimpulan kita akan menunda pembahasan revisi UU," ujar Doli dalam rilis survei Indikator secara daring, Senin (8/2).
Sekretaris Fraksi DPR RI Partai NasDem Saan Mustofa juga mengakui hal yang sama. Dia menjelaskan, dalam pembahasan RUU harus ada kesamaan pandangan antara DPR dan pemerintah.
Menurut Saan ada komunikasi dengan Istana terkait keputusan menunda pembahasan RUU Pemilu di koalisi. Koalisi pemerintah, kata dia, harus solid dalam mengawal perjalanan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Termasuk satu pandangan dan sikap terhadap RUU Pemilu.
"Kita juga tidak mau dalam koalisi terkait dengan kebijakan pemerintah sikapnya berbeda antara partai koalisi pendukung pemerintah," kata Saan.
Lebih jauh, Saan berharap penundaan ini bersifat sementara. Ke depan ada pertimbangan bersama mengapa RUU Pemilu ini harus dibahas.
"Mudah-mudahan ke depan pemerintah dan pimpinan partai bisa berdiskusi dengan pertimbangan baru. Tapi untuk saat ini kami mengikuti hasil keputusan pimpinan partai kami," jelas Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.
Sementara, PKB mengaku sejak awal tidak ada perbedaan sikap dengan pemerintah. PKB tidak mendukung perubahan jadwal Pilkada. Hanya saja, PKB ingin ada perubahan di teknis penghitungan suara yang memicu jatuh banyak korban petugas Pemilu saat Pilpres dan Pileg serentak 2019 lalu.
"Jadi tidak ada pengaruh misalnya kalau isu terakhir presiden minta ini minta itu, PKB tak ada pengaruhnya begitu. Andaikan bener presiden minta sebelum presiden minta PKB sudah clear posisi di situ," jelas Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim.
Sebelumnya, Golkar dan Nasdem yang gencar mendorong RUU Pemilu akhirnya memutuskan menunda pembahasan. Sikap ini baru belakangan berubah.
Presiden Joko Widodo bersikap menolak RUU Pemilu. Sebab menurut Jokowi sebaiknya undang-undang terkait kepemiluan tidak melulu diubah menjelang Pemilu.
Salah satu sikap tegas Jokowi adalah terkait penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 bersama Pilpres dan Pileg.
Baca juga:
Survei Indikator: Mayoritas Pemilih Tak Ingin Pilkada Ditunda 2 Tahun
Survei: 63,2 Persen Pemilih Tak Setuju Pilpres dan Pilkada Digelar Serentak
Pemilu 'Borongan' 2024: Melelahkan, Kualitas Turun, Degradasi Mental
Fraksi PKS Nilai Revisi UU Pemilu Harus Jalan Demi Perbaikan Demokrasi
Revisi UU Pemilu Tetap Diperlukan, Ini Tiga Persoalan yang Harus Diselesaikan