Komisi II: Kemenangan Bupati Sabu Raijua Gugur Karena Berstatus WN AS
Menurutnya, ke depan KPU harus melacak status kependudukan untuk persyaratan calon kepala daerah.
Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur Orient P. Riwu Kore berstatus warga negara Amerika Serikat. Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim menyebut hal itu melanggar undang-undang. Sehingga, kemenangan Orient harus dibatalkan KPU.
"Undang-undang kita kepala daerah juga presiden dan lain lain itu WNI. Jadi kalau terbukti yang bersangkutan memiliki kewarganegaraan ganda dengan Amerika misalnya otomatis dia gugur, kemenangannya harus dibatalkan oleh KPU," katanya di kawasan Jakarta, Rabu (3/2).
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
"Teknis pembatalannya seperti apa KPU yang memproses karena gak boleh orang asing di republik ini gak boleh di undang-undang," tambah dia.
Menurutnya, ke depan KPU harus melacak status kependudukan untuk persyaratan calon kepala daerah. Bukan hanya memeriksa atau memverikasi dokumen-dokumen persyaratan calon kepala daerah.
"Penting juga ternyata KPK untuk melakukan tracking, tentu saja untuk tracking misalnya status kependudukan seperti itu," ucap politikus PKB ini.
Luqman meminta KPU bekerja sama dengan Kemendagri, Imigrasi dan BIN terkait agar peristiwa serupa tidak terulang. Dia bilang, lolosnya status warga negara asing jadi calon kepala daerah adalah hal memalukan.
"KPU juga gak bisa jalan sendiri, KPU bisa gandeng dukcapil, imigrasi, BIN, dan lain lain perangkat negara yang bisa melakukan tracking status kewarganegaraan seseorang, penting setelah ketika melihat kejadian yang memalukan ini," pungkasnya.
Baca juga:
Berstatus WN Amerika Serikat, Orient Riwu Kore Punya KTP Kota Kupang
Pihak Keluarga Sebut Kewarganegaraan AS Bupati Sabu Raijua Terpilih Sudah Gugur
Bertatus WN AS, Bupati Terpilih Orient Riwu Kore Disebut Bawaslu Telah Berbohong
Polemik Status Warga Negara Bupati Sabu Raijua Terpilih
Jual sabu, buruh pabrik diciduk polisi