Komjen Budi Waseso minta anggaran Rp 1,416 T ke DPR
Waseso menyatakan bahwa anggaran BNN untuk tahun 2016 tersebut turun sebesar Rp 170 M dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso mengajukan anggaran tahun 2016 sebesar Rp 1,416 Triliun dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, hari ini. Anggaran tersebut akan dibagi menjadi dua program.
Program pertama yaitu untuk pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Yang kedua untuk program dukungan manajemen serta pelaksanaan tugas teknis BNN lainnya.
"Anggaran itu juga untuk dialokasikan pengadaan tanah pembangunan gedung di beberapa daerah dan akselerasi penegakan hukum dan interdiksi terpadu baik laut darat dan udara," kata Waseso dalam pemaparannya di Komisi III DPR, Selasa (15/9).
Mantan Kabareskrim itu menyatakan bahwa anggaran BNN untuk tahun 2016 tersebut turun sebesar Rp 170 miliar dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, BNN mengajukan dispensasi kepada Presiden Joko Widodo dengan surat tembusan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan untuk memperoleh penyesuaian anggaran.
"Anggaran itu rencananya akan dialokasikan pengadaan tanah untuk gedung BNN di daerah," katanya.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengajukan anggaran ke Komisi III DPR bersamaan dengan BNN. KPK diwakili oleh 2 Plt Wakil Ketuanya, yaitu Johan Budi dan Indriyanto Senoadji. Sampai saat ini, giliran KPK yang akan menyampaikan pengajuan anggaran untuk tahun 2016.
Baca juga:
Budi Waseso sambangi Komisi III DPR, bahas anggaran BNN
Usul revisi UU, Budi Waseso impikan penanganan narkoba secara cepat
Ini penjelasan Budi Waseso soal wacana hapus rehabilitasi narkoba
Budi Waseso soal hasil audit Pelindo beda: Nanti semua terjawablah
Komisi III: Mutasi Buwas itu Tour of Duty, bukan karena Pelindo
Ruhut: Pak Buwas itu legenda Kabareskrim
-
Mengapa Budi Waseso berpendapat Pramuka penting? Pasalnya, kata dia, kegiatan Pramuka sudah ada dari zaman kemerdekaan Indonesia. "Kalau kita bicara Pramuka jangan hanya sekarang. Artinya, itu harus berawal dari sejarah. Dari zaman kemerdekaan, sebelum kemerdakaan Pramuka itu sudah aktif dan sudah ada. Dulu namanya pandu-pandu disatukan jadi Pramuka.
-
Siapa yang mengatakan bahwa Budi Djiwandono lebih cocok di DPR? "Mas Budi Djiwandono bagusan di DPR, cocok. Teman baik saya itu," kata Aria Bima, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5).
-
Bagaimana menurut Budi Waseso, Pramuka seharusnya diterapkan? "Oleh sebab itu, mungkin kemarin Permen (Permendikbud) itu menurut saya harus dicabut. Karena kalau kita memulai dari itu ya kita harus scr keseluruhannya harus ada izin keppres-nya enggak. Artinya, tidak serta merta hanya melalui keputusan menteri," jelasnya.
-
Apa permintaan utama Budi Waseso kepada Menteri Nadiem? Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Budi Waseso meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mencabut aturan yang yang mencabut Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah.
-
Di mana pemakaman Brigjen TNI (P) Bom Soerjanto dilaksanakan? Alm Bom Soerjanto dimakamkan dengan cara militer di pemakaman Al-Azhar Memorial, Karawang.
-
Siapa yang diminta Budi Waseso untuk mencabut aturan Pramuka? Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Budi Waseso meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mencabut aturan yang yang mencabut Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah.