Komnas HAM Nilai Kedua Capres Luput Jelaskan Fungsi TNI dan Polri
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan fungsi lembaga seperti TNI dan Polri harus dirumuskan oleh kedua capres dalam suatu rancangan perundang-undangan yang lebih jelas. Tahapan-tahapan yang ada pun perlu dipersiapkan dengan matang dan disampaikan dengan komprehensif.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai kedua capres masih belum maksimal dalam mengaitkan isu HAM pada tema debat pilpres yang digelar hari Sabtu, 30 Maret 2019 kemarin. Terutama, terkait dengan isu pertahanan dan keamanan.
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, sebenarnya berharap kedua capres dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif akan tema tersebut.
-
Apa persiapan Prabowo menjelang debat pertama Pilpres 2024? "Pak Prabowo persiapannya enggak ada yang khusus beliau persiapannya ya seperti biasa membaca mendengar kemudian tetap berolahraga berenang, minum jamu," ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung Juang, Menteng, Jakarta, Minggu (10/12).
-
Di mana sidang pembacaan putusan PHPU Pilpres 2024 berlangsung? Sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 digelar Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Senin (22/4).
-
Kenapa Prabowo Subianto begitu rileks menghadapi debat capres? "Beliau sangat rileks, sangat santai menghadapi debat ini, karena kan memang materinya beliau pasti sangat mengetahui dan menguasai ya," Habiburokhman menandasi.
-
Mengapa Agus Riewanto menganggap debat pilpres bermanfaat? Agus mengatakan, debat pilpres merupakan sesuatu yang bermanfaat untuk mengasah kemampuan mengartikulasikan ide dan gagasan pemimpin, sehingga perlu diadakan.
-
Kapan debat pertama Pilpres 2024 akan digelar? Debat pertama digelar pada Selasa, 12 Desember 2023.
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
"Misalnya bicara pertahanan keamanan seperti apa, tantangannya apa. Oke kalau tantangannya di pergerakan di mana, di dalam, lantas seperti apa katakanlah kerangka strategisnya, perspektif asasinya mau dikembangkan di mana. Fungsi suatu lembaga seperti TNI seperti apa, Polri seperti apa, masyarakat seperti apa," kata Ahmad di Media Center Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Jakarta, Senin (1/4).
Dia mengatakan, fungsi lembaga seperti TNI dan Polri harus dirumuskan oleh kedua capres dalam suatu rancangan perundang-undangan yang lebih jelas. Tahapan-tahapan yang ada pun perlu dipersiapkan dengan matang dan disampaikan dengan komprehensif.
Ahmad mencontohkan, bila TNI dilibatkan dalam operasi selain perang, maka dibutuhkanlah perumusan undang-undang yang mengatur lebih detail mengenai hal tersebut.
Selain itu, TNI juga perlu diberi pelatihan untuk bisa dimanfaatkan selain untuk kepentingan perang.
"Harus ada pelatihan kepada mereka, karena mereka tidak dilatih dalam rangka menghadapi situasi keamanan sebetulnya, tapi situasi pertahanan atau perang, gitu kan. Nah pelatihan itu sangat dibutuhkan sehingga mereka ketika terlibat benar-benar memahami ini tugasnya adalah tugas sipil gitu yang dia emban sejalan dengan undang-undang TNI," jelas dia.
Baca juga:
Ma'ruf Amin ke Amien Rais: Kalau Ada Kecurangan Laporkan, Tak Perlu Ancam-ancam
Soal 'People Power', Mahfud MD Nilai Kekhawatiran Amien Rais Berlebihan
Ma'ruf Amin Simulasikan Mencoblos: Pilih Sebelah Kiri yang Pakai Baju Putih
Bawaslu Garut Usut Dugaan Kapolres Tak Netral di Pilpres 2019
Ngaku Emosi ke Kapolres Garut, Eks Kapolsek Ralat Ucapan Dapat Perintah Dukung Jokowi
Kapolsek Lain di Garut Sebut AKP Sulman Aziz Mengada-ada Soal Arahan Dukung Jokowi
Pilih 'People Power' Ketimbang MK, Amien Rais Dianggap Tak Menghormati Peradilan