Komnas HAM Pantau Tahapan Pencoblosan Pilkada di Sejumlah Daerah
Amiruddin juga meminta kepada KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan Pemda memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan baik dalam seluruh tahapan.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan melakukan pemantauan dalam Pilkada 2020 yang dilaksanakan hari ini (9/12). Komisioner Komnas HAM Amiruddin menjelaskan nantinya timnya akan memantau di Banten, Jawa Barat, Kalimatan Selatan, Jawa Tengah, hingga wilayah lainnya.
"Pada pelaksanaan tahap pemungutan dan perhitungan suara 9 Desember 2020, Komnas HAM juga akan melakukan. Pantauan di Banten, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, dan berbagai wilayah lainnya," kata Amiruddin dalam keterangan pers, Rabu (9/12).
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Apa yang terjadi pada kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Kasus Covid-19 meningkat di Ibu Kota menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Amiruddin juga meminta kepada KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan Pemda memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan baik dalam seluruh tahapan. Mulai dari proses penyelenggaraan, terutama saat pencoblosan dan perhitungan suara.
"KPU harus memastikan seluruh petugas di TPS terlindungi pada tahap pemungutan suara dan perhitungan dengan standar protokol kesehatan yang ketat," jelas Amiruddin.
Dia meminta KPU juga memastikan proses pilkada dilakukan dengan prinsip free and fair election sebagai mekanisme. Hal tersebut untuk menjamin pilkada yang berkualitas, transparan dan legitimate.
"Memastikan hak pilih setiap orang yang sudah masuk dalam DPT tetapi belum memiliki e-KTP hak pilihnya tetap terpenuhi," kata Amiruddin.
"Demikian juga, memastikan hak pilih terkait kelompok rentan seperti mereka yang sedang dalam tahanan atau lembaga pemasyarakatan, mereka yang sakit di rumah sakit , kelompok masyarakat adat serta kelompok rentan lainnya," tambah Amiruddin.
Baca juga:
Ditemani Istri, Mohamad Idris Mencoblos di TPS 14 Jatimulya Depok
Didampingi Selvi dan Kaesang ke TPS, Gibran Imbau Warga Gunakan Hak Pilih
Banjir, Warga Kabupaten Serang Naik Perahu Menuju ke TPS
Akibat banjir, Warga Kabupaten Serang ke TPS Naik Perahu
Nur Azizah Minta Restu ke Wapres Sebelum Nyoblos di Pilkada Tangsel