Kompak Ingin Hidupkan GBHN, PDIP dan Gerindra Dinilai Jalin Rekonsiliasi
Sikap kompak Gerindra dan PDIP memicu spekulasi baru. Selain menguatkan kehendak Gerindra bergabung dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf, juga membuat keduanya seolah sedang menjajaki koalisi untuk 2024.
PDIP dan Gerindra setuju dengan wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Langkah strategis tersebut juga memunculkan cikal formasi politik baru, yakni kemesraan kedua partai yang sempat berseberangan di Pilpres 2019.
Meski digagas PDIP, Direktur Eksekutif Indonesia Watch for Democracy, Endang Tirtana mengatakan, namun amandemen ini direspons cepat Gerindra. Bahkan, partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu terbuka jika pembahasan melebar pada fungsi-fungsi MPR yang lebih luas seperti era Orde Baru.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Di mana Rakernas PDIP diadakan? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Apa yang diminta oleh TPN Ganjar untuk kasus Aiman dan Palti Hutabarat? TPN Ganjar Minta Kasus Aiman dan Palti Hutabarat Dihentikan seperti Perkara Butet
-
Bagaimana cara PDIP memperingati HUT ke-51? PDI Perjuangan memperingati HUT Partai ke-51 dengan sederhana, khidmat, dan dilaksanakan secara hybrid. Kesatupaduan dengan akar rumput menjadi ciri utama rangkaian HUT," kata Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Rabu (10/1).
-
Apa yang disampaikan Anies Baswedan di sidang perdana PHPU? "Karena memang sebagai prinsipal di awal kami hadir menyampaikan pesan pembuka sesudah itu nanti disampaikan lengkap oleh tim hukum," kata Anies, kepada wartawan, Rabu (27/3).
"Munculnya dua kekuatan politik yang saling bersinergi pasca-Pemilu 2019 lalu, berpotensi kuat mendorong proses amandemen tersebut. PDIP dan Gerindra yang sebelumnya saling berseberangan kini menjalin rekonsiliasi," katanya di Jakarta, Senin (19/8).
Sikap kompak Gerindra dan PDIP memicu spekulasi baru. Selain menguatkan kehendak Gerindra bergabung dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf, juga membuat keduanya seolah sedang menjajaki koalisi untuk 2024.
"Diyakini bahwa kepentingan besar di balik penjajakan koalisi strategis tersebut adalah persiapan menuju gelaran Pemilu 2024 mendatang," jelasnya.
Endang menilai, PDIP sebagai partai paling besar dengan presiden dua periode dianggap ingin memiliki kontrol atas pemerintah melalui MPR. Karena itu, dia mengkhawatirkan, yang muncul adalah amandemen UUD memberi wewenang pada MPR untuk memilih presiden.
"Bukan tidak mungkin bahwa PDIP bertekad untuk melanggengkan posisi sebagai partai penguasa pada 2024. Dalam politik, segala cara dapat ditempuh, termasuk menggolkan gagasan memilih kembali presiden lewat sidang MPR," ujarnya.
Menurut Endang, kedudukan MPR telah jauh menurun sejak rangkaian proses amandemen terhadap UUD 1945. MPR tak lagi punya kekuasaan strategis yang pernah disandang sebelum reformasi, seperti memilih presiden tanpa melalui pemilihan umum secara langsung.
"Publik patut curiga, ada agenda apa di balik kesepakatan politik (dorong amandemen UUD tersebut?" ungkapnya.
Endang mengatakan, para elit parpol berdalih bahwa perjalanan bangsa pasca-reformasi telah kehilangan arah sehingga butuh GBHN. Kemunculan sosok Presiden Jokowi yang gigih melancarkan pembangunan dijadikan bemper akan perlunya GBHN sebagai panduan.
"Amandemen untuk menghidupkan kembali GBHN tak lain adalah kudeta merangkak terhadap capaian demokrasi. Perjuangan berdarah-darah dan korban mahasiswa hendak digadaikan demi empuknya kursi kekuasaan," tutupnya.
Baca juga:
Bentuk Tim Amandemen UUD '45, PKB Tak Ingin Presiden Tersandera GBHN
VIDEO: JK Nilai Adanya GBHN Capres Tak Perlu Buat Program Kerja
Ketua MPR Tegaskan Amandemen UUD 1945 Hanya Terbatas pada GBHN
Ketua MPR Sebut Usulan GBHN Sudah Ada Sejak Lama
Ini Perbedaan Garis Besar Haluan Negara dengan RPJMN
Prabowo Setuju GBHN Dihidupkan Kembali
Akbar Tandjung Nilai Tak Ada Urgensi Kembali Hidupkan GBHN