KPK bakal jadikan anggota Komisi V tersangka, ini reaksi Ketua DPR
Akom mengaku prihatin dan menjadi tantangan besar untuk memperkuat proses pencegahan korupsi di parlemen.
Ketua DPR Ade Komarudin turut angkat bicara soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan menetapkan anggota DPR dari komisi V sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap anggota DPR Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti. Menurut Akom atau biasa disapa, pihaknya menghormati betul semua proses hukum yang dilakukan oleh KPK.
"Kita punya prinsip bahwa hukum tidak boleh dicampuri oleh politik. Bila itu tidak terjaga dengan baik, dapat merusak demokrasi dalam artian yang sesungguhnya," kata Akom di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/3).
Akom mengaku prihatin dan menjadi tantangan besar untuk memperkuat proses pencegahan korupsi di kalangan parlemen. Berbagai pertemuan sudah dilaksanakan pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi demi mencegah korupsi.
"Kita sadar, kalau untuk menghilangkan sekaligus tidak mungkin. Tapi kalau untuk meminimalisir kita terus lakukan. Kita telah berupaya secara secara sistemik membuat anggota DPR tidak tergoda oleh praktek-praktek seperti itu," jelas Akom.
Akom menegaskan, DPR secara kelembagaan berkomitmen memberantas korupsi dan mendukung komitmen pemerintahan Jokowi-JK yang ingin negara bersih dari korupsi.
"Kita ingin semua itu bersih dari republik Indonesia bukan hanya di DPR," tandasnya.
Baca juga:
Kasus Damayanti Wisnu, KPK periksa Wakil Ketua Komisi V dan bos WTU
Kasus suap Kemenpupera, tenaga ahli komisi V DPR dipanggil KPK
Ngeluh sakit kepala, penyuap Damayanti batal diperiksa KPK
Kasus Damayanti, KPK bidik swasta dan anggota DPR lainnya
KPK proses sprindik soal indikasi tersangka baru kasus Damayanti
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Apa saja kasus korupsi yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung yang mendapat apresiasi dari DPR? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.