KPU akui sangat sulit calon independen lolos di pilkada serentak

KPU menerapkan syarat yang cukup sulit untuk calon independen maju di pilkada.

Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay mengakui jika calon independen sulit lolos dalam pilkada serentak tahap pertama yang akan digelar Desember nanti. Khususnya, soal syarat dukungan dari masyarakat yang dirasa cukup berat bagi para calon independen.

"Sangat sulit atau tidak bisa kami ikutkan karena calon perseorangan itu punya syarat yang lainnya terutama syarat dukungan masyarakat terhadap mereka. Dalam proses kita, dukungan itu sudah harus diberikan jauh hari sebelumnya. Jadi kita bicara sesuatu yang di belakang. Jadi kalau itu mau diterapkan itu menjadi tidak serentak pemilihannya," kata Hadar di Gedung KPU, Rabu (6/8).

Rencananya, KPU ingin melibatkan para calon independen dalam pilkada, lanjut Hadar, namun harus melalui proses penyerahan dukungan, administrasi, dan faktual dukungan itu harus diserahkan terlebih dahulu dan butuh waktu lama.

"Kalau kita terapkan minggu depan itu yang duluan mau kapan? Kan tidak mungkin kita terapkan. karena memang kalau mau dibahasakan mereka bisa mendaftar tapi ada proses yang mereka tidak bisa lakukan," papar Hadar.

Sekedar informasi, Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU perihal perpanjangan pendaftaran batas waktu 7 hari bagi daerah yang belum memenuhi syarat minimal 2 calon. Namun demikian peluang tersebut tidak berlaku bagi mereka yang ingin maju mencalonkan diri dari independen (non partai).

Baca juga:
KPU pelajari rekomendasi Bawaslu soal waktu pendaftaran diperpanjang
Jokowi tak mau keluarkan Perppu karena tak ada jaminan dari DPR
Dapat restu Mega, polisi berpangkat Brigadir maju di Pilkada Dumai
Cegah calon tunggal, Fadli Zon usul UU Pilkada direvisi sebelum 2017
Bawaslu rekomendasikan KPU perpanjang pendaftaran pilkada 7 hari
Fadli Zon setuju rekomendasi Bawaslu ketimbang Perppu calon tunggal