KPU sebut perpanjangan waktu solusi buat daerah dengan calon tunggal

Langkah tersebut bisa dilakukan apabila ada rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, langkah alternatif bagi 7 daerah yang masih memiliki satu pasangan calon kepala daerah adalah melalui perpanjangan waktu pendaftaran. Husni mengatakan, langkah tersebut bisa dilakukan apabila ada rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kira-kira alternatifnya adalah perpanjangan tapi tentu kami harus lihat rekomendasinya (Bawaslu) seperti apa," kata Husni di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/8).

Apabila Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk memperpanjang waktu pendaftaran calon kepala daerah, maka perpanjangan waktu bisa digelar KPU paling lambat 7 hari setelah KPU menyepakati rekomendasi Bawaslu tersebut.

Payung hukum melaksanakan perpanjangan waktu pendaftaran calon kepala daerah, lanjut KPU, adalah rekomendasi Bawaslu dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011.

"Masih tentatif ya, kemungkinan paling lambat 7 hari. (Payung hukumnya) Ya rekomendasi itu. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu," ujar Husni.

Husni menegaskan, KPU akan patuh terhadap segala ketentuan undang-undang. Apabila dalam perpanjangan waktu pasangan calon di daerah-daerah tersebut tidak bertambah, maka KPU akan kembali ke peraturan awal yakni menunda pilkada serentak untuk daerah-daerah tersebut.

"Maka tetap yang berlaku adalah pengaturan kemarin. Kita akan undur sampai 2017," tutur Husni.

Husni mengatakan, apabila KPU menerima rekomendasi Bawaslu, langkah tersebut tidak berarti KPU tidak punya sikap. Husni menegaskan, setiap langkah KPU memiliki dasar hukum.

"KPU kan enggak ada mencla-mencle, kan ada dasarnya. Kecuali tidak ada dasarnya," ucap Husni.